"Saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman DPRD," lanjutnya. 

Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda. 

"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, karena ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika, dia tidak bisa berjalan sendiri, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur di acara Musrembang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan, bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," katanya. 

"Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu, saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya. 

Senada dengan Doni, Memo Hermawan yang juga anggota Fraksi PDIP mengungkapkan kekecewaanya.

Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja. 

"Saya melihat seharusnya DPRD, legislatif dan eksekutif saling mengisi dan memperkuat. Tapi beberapa bulan ini ada suara-suara tidak enak juga, saling merendahkan. Saya Meminta perbaiki marwah DPRD ini, supaya hubungan yang harmonis, baik Gubernur, Wakil Gubernur dan legislatif ini dengan DPRD," kata Memo.

Memo pun meminta seluruh Fraksi PDIP untuk tidak mengikuti atau keluar dari rapat paripurna tersebut.

"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri fraksi PDIP perjuangan," lanjut Memo.

Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono.

Adapun sidang paripurna dengan agenda pembahasan mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu tetap berjalan, tanpa fraksi PDIP.

Merasa Direndahkan 

Anggota Fraksi PDI-P lainnya, Memo Hermawan, menyatakan bahwa aksi ini adalah wujud keprihatinan terhadap pernyataan yang dianggap telah melecehkan DPRD sebagai institusi legislatif. 

"Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan, jadi kami perlu berbuat ini. Perlu ke pimpinan untuk mengadakan interpelasi dan minta klarifikasi ke Gubernur. Kami membela DPRD, bukan fraksi," ujarnya seusai rapat paripurna. 

Memo juga menekankan pentingnya pelibatan DPRD dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif demi menjunjung semangat kerja sama antara kedua lembaga.