TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Pemerintah Kabupaten OKU Timur, Sumsel melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. 

Audiensi ini untuk membahas dua isu penting yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah Kabupaten OKU Timur yakni peningkatan pelayanan keimigrasian dan percepatan pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, MT, MM menyampaikan langsung permohonan kepada pemerintah pusat terkait kebutuhan mendesak masyarakat akan layanan paspor.

Serta pembangunan lapas di lokasi baru yang telah dihibahkan oleh pemerintah daerah sejak tahun 2015.

“Tanah untuk pembangunan lapas sudah kami hibahkan sejak 2015, dan pada tahun 2023 sertifikatnya telah resmi diterbitkan. Namun, karena keterbatasan anggaran daerah, pembangunan fisik lapas tersebut belum bisa kami mulai hingga saat ini,” kata Enos sapaan akrab Bupati OKU Timur, Rabu (14/05/2025).

Ia menegaskan bahwa keterbatasan fiskal menjadi kendala utama dalam merealisasikan proyek vital ini.

Oleh sebab itu, dirinya berharap pemerintah pusat melalui Kemenko Polhukam dapat memberikan dukungan nyata agar pembangunan lapas tersebut bisa segera direalisasikan.

“Pembangunan lapas ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga bagian dari komitmen kami dalam mendukung sistem pemasyarakatan nasional yang lebih manusiawi dan efektif. Kami melihat kebutuhan yang sangat nyata di lapangan. Kapasitas lapas yang ada saat ini sudah sangat tidak memadai, dan dari sisi keamanan serta pelayanan rehabilitasi, kondisi tersebut tidak ideal. Maka dari itu, kami berharap ini bisa menjadi salah satu prioritas nasional yang mendapat atensi khusus dari pemerintah pusat,” ungkapnya panjang lebar.

Selain persoalan lapas, Lanosin juga menyoroti minimnya akses masyarakat OKU Timur terhadap layanan keimigrasian. 

Ia mengungkapkan bahwa banyak warga yang mengalami kesulitan, termasuk para calon jemaah haji.

Karena tidak adanya kantor imigrasi atau layanan paspor di wilayah tersebut.

“Bayangkan saja, untuk membuat paspor, masyarakat kami harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan biaya. Kami mengusulkan agar pelayanan paspor bisa ditambahkan di Mall Pelayanan Publik (MPP) OKU Timur. Dengan begitu, masyarakat bisa mengakses layanan imigrasi dengan lebih mudah, cepat, dan efisien,” jelas Lanosin.

Ia berharap, penambahan layanan imigrasi di MPP OKU Timur bisa segera terealisasi, sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan pelayanan publik yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

“Kami ingin masyarakat OKU Timur merasakan bahwa negara hadir untuk mereka, tanpa harus menempuh jarak yang jauh atau mengorbankan waktu dan biaya lebih. Dengan adanya pelayanan keimigrasian yang dekat, tentu akan sangat membantu, tidak hanya untuk keperluan haji atau umrah, tapi juga untuk kebutuhan pendidikan, kerja, dan perjalanan lainnya,” pungkasnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel