TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Rencana penerapan sistem ganjil genap bagi kendaraan di Kota Palembang dalam waktu dekat, mendapat pro dan kontra sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan. 

Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Okdi Priantoro menekankan bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan begitu saja, tanpa kajian mendalam dan sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat.

"Memang wacana penerapan ganjil genap sudah cukup lama bergulir, tetapi belum ada kejelasan seperti apa mekanismenya, " katanya, Rabu (19/3/2025). 

Dijelaskan Andreas, kota Palembang yang tengah berkembang menuju kota jasa, tidak hanya membutuhkan penerapan sistem ganjil genap, tetapi juga rekayasa lalu lintas yang lebih luas. 

"Saat ini, ada beberapa titik jalan yang dalam 10 tahun terakhir menggunakan satu atau dua jalur, dan ini juga perlu dievaluasi," ujar Andreas. 

Diungkapkannya, jika Pemkot Palembang serius ingin menerapkan sistem ganjil genap, maka harus ada kajian mendalam terkait dampaknya. 

Selain itu, diperlukan regulasi yang jelas seperti peraturan wali kota (Perwali) atau peraturan gubernur (Pergub), mengingat di Palembang terdapat jalan dengan status kepemilikan berbeda, yaitu milik Pemkot, provinsi, dan negara.

Andreas juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, DPRD Kota Palembang belum menerima informasi resmi mengenai rencana tersebut dan baru mengetahuinya dari media.

"Kami melihat bahwa apa yang dilakukan Pemkot, khususnya Dinas Perhubungan, belum melibatkan masyarakat secara luas dalam forum diskusi. Masyarakat perlu memahami apa itu ganjil genap, bagaimana mekanismenya, dan dasar hukumnya. Jangan sampai kebijakan ini diterapkan tiba-tiba tanpa persiapan matang," jelasnya.

Ia juga mempertanyakan apakah sistem ganjil genap hanya akan diterapkan di satu ruas jalan, misalnya di Jalan Jenderal Sudirman dari Polda Sumsel hingga Jembatan Ampera.

"Kalau hanya satu ruas jalan yang diberlakukan, ini tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Kajian lain yang harus dilakukan adalah jumlah kendaraan yang melintas di jam-jam sibuk serta dampaknya terhadap lalu lintas di jalur alternatif," paparnya.

Selain itu, menurutnya hasil kebijakan ganjil genap juga akan berdampak pada kendaraan layanan publik seperti ojek online, becak motor (bentor), taksi, dan kendaraan feeder. Termasuk juga kendaraan rumah sakit yang banyak melintas di Jalan Sudirman. 

"Apakah mereka akan diberikan pengecualian atau justru ikut terdampak? Sampai saat ini, belum ada perda yang mengatur penerapan ganjil genap di Palembang," ujarnya.

Andreas juga mendorong agar penerapan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerhati sosial, serta masyarakat. Dengan demikian, hasil uji coba bisa lebih komprehensif dan menjadi pertimbangan matang sebelum kebijakan resmi diterapkan. 

"Kita perlu pendekatan yang lebih menyeluruh. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat," pungkasnya. 

Baca juga: Pemkot Palembang Terapkan Aturan Ganjil-Genap Dari Simpang Polda-Charitas Setelah Lebaran

Baca juga: Kata Ratu Dewa Soal Wacana Ganjil Genap di Palembang, Salah Satu Opsi Atasi Kemacetan

Sebelumnya, dalam upaya mengurai kemacetan yang semakin parah di Kota Palembang, pemerintah berencana menerapkan sistem ganjil-genap bagi mobil.

Kapolres Palembang, Kombes Pol Dr Harryo Sugihhartono, SIK, MH mengatakan penerapan ganjil genap akan dilakukan bekerjasama dengan Pemkot Palembang sehingga masih akan dibahas lebih lanjut.

Namun diperkirakan penerapannya akan mulai dilakukan pasca lebaran, karena saat ini selama ramadan masih akan dibahas dalam rapat mengenai detail atau teknis pelaksanaan nanti.

"Masih menunggu rapat lanjutannya lagi dengan Pemkot karena kita pilih juga prioritas jalan yang akan diberlakukan ganjil genap," ujarnya, Jumat (14/3/2025).

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, Agus Supriyanto MM mengatakan bahwa ada enam pokok pembahasan dalam forum lalulintas tersebut, salah satunya adalah masalah kemacetan di sejumlah titik strategis, seperti arah Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di depan Hotel Santika Premiere dan kawasan Dr M Isa.

Untuk sistem ganjil genap, Agus mengungkapkan bahwa forum telah menyepakati penerapannya di jalur nasional mulai dari Simpang Polda hingga Charitas.

Pemberlakuan kebijakan ini nantinya akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PPTD dan pihak-pihak yang terdampak.

Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Sistem ganjil genap ini harus dirapatkan dengan detail karena menyangkut jalan nasional. Pelaksanaannya masih dalam tahap pengecekan dan persiapan,” jelas Agus.

Sidak Pasar KM 5

Gabungan Fraksi PDI Perjuangan dari DPRD provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan DPRD Kota Palembang, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tradisional KM 5 Palembang pada Rabu (19/3/2025). 

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijrah, serta mendorong masyarakat untuk kembali berbelanja di pasar tradisional guna mendukung ekonomi lokal.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel sekaligus Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Ayu Nur Suri, SE., M.Si., memimpin langsung sidak ini, didampingi anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel, Made Indrawan dan Ir. Romiana Hidayati serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palembang Duta Wijaya Sakti, SH. 

Turut hadir pula anggota DPRD Kota Palembang, di antaranya Andreas Okdi Priantoro, SE.Ak., SH., R.M. Yusuf Indra Kesuma, SH., Hafiz Ramadhonie, SH., dan M. Firmansyah Hasan. Selain itu, sidak juga diikuti perwakilan dari PD Pasar Jaya dan Dinas Perdagangan Kota Palembang.

Dari hasil pemantauan, Ayu Nur Suri mengungkapkan bahwa secara umum stok bahan pokok masih aman, dengan harga daging sapi dan ayam relatif stabil. Namun, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga, seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai.

"Kami akan terus melakukan pemantauan hingga H-1 Idul Fitri untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga," ujar Ayu, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Sumsel.

Menjelang puncak kebutuhan masyarakat pada H-5 Idul Fitri, Ayu meminta Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan untuk lebih ketat dalam mengontrol harga guna mengantisipasi lonjakan yang dapat membebani masyarakat.

"Pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi harga sembako. Jangan sampai masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hari raya. Kami juga meminta Pemkot Palembang untuk memastikan stock bahan sembako tersedia di Pasar yang ada di  kota palembang dengan harga yang terjangkau"tambahnya 

Selain memantau harga, rombongan juga mencatat bahwa daya beli masyarakat di pasar tradisional masih rendah meskipun sudah mendekati Lebaran.

Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mengajak masyarakat untuk kembali berbelanja di pasar tradisional sebagai bentuk dukungan terhadap pedagang kecil.

"Pasar tradisional memiliki nilai lebih yang tidak bisa digantikan. Dengan berbelanja di sini, kita turut membantu pedagang kecil bertahan di tengah persaingan dengan ritel modern," ujar Ayu.

Disisi lain, dalam sidak itu sendiri Ayu dan rombongan sendiri tidak menemukan lagi produk 'Minyak Kita' minyak goreng subsidi yang dijual para pedagang, dengan alasan para pedagang sudah habis atau memang tidak menjual. 

"Mungkin sudah beredar luas (tidak sesuai) dan telah ditarik dipasaran. Kita juga tadi komunikasi ke pedagang sudah ada putus barangnya (habis), dan dijual pedagang hingga Rp19 ribu dengan berat kurang 1 liter yang tidak sesuai aturan, " tandasnya. 

Senada dengan itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palembang Duta Wijaya Sakti menekankan pentingnya pengendalian harga menjelang Idul Fitri.

"Harapan masyarakat jelas, harga kebutuhan pokok harus stabil. Kami mendorong Dinas Perdagangan untuk memastikan pengendalian harga berjalan baik hingga Lebaran," ungkapnya.

Direktur Operasional Pasar, Ade Irawan, mengundang para pedagang mereka untuk dapat berdagang di pasar pasar tradisional kota Palembang. "Sehingga roda perekonomian dapat kembali berputar," jelasnya. 

Sedangkan Elsa Noviani, Kepala Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi (SSDP) Dinas Perdagangan Kota Palembang. menyampaikan pihaknya terus memantau harga setiap hari. Selain itu, untuk menstabilkan harga pihak ya juga menggelar pasar murah disetiap kecamatan.

Sementara itu, salah satu pedagang Hj Ero, menyebut saat ini harga bawang dari Rp 35 ribu naik menjadi Rp 48 ribu/perkilogram. Begitu juga harga cabai mengalami kenaikkan yang cukup tajam. 

Namun untuk harga daging ayam masih relatif stabil dimana harga penjualan Rp 30 ribu/kilogramnya. Sementara itu, harga daging sapi Rp 140 ribu/kilogramnya. "Untuk harga daging sapi masih stabil," kata Toto, pedagang daging. 

Melalui kunjungan ini, Gabungan Fraksi PDI Perjuangan dari  DPRD Provinsi Sumsel dan  Kota Palembang mengajak masyarakat untuk berbelanja ke pasar tradisional sebagai upaya menggerakkan ekonomi mikro.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com