TRIBUNSUMSEL.COM - PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menyambut baik adanya sejumlah investor yang akan mengelola kembali perusahaan dan dapat memperkerjakan kembali karyawan setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sebagaimana diketahui, Sritex resmi tutup pada 1 Maret 2025 dan kini aset yang ada di pabrik tekstil itu dikelola oleh kurator.

Perwakilan tim kurator Sritex Group, Nurma Sadikin, mengungkap ada investor yang sudah siap menyewa aset PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang kini berstatus pailit.

Nurma mengatakan dalam dua pekan ke depan, tim kurator akan memutuskan siapa investor yang bisa menyewa aset Sritex.

Baca juga: Segini Total Uang JHT Karyawan Sritex yang Di-PHK Imbas Dinyatakan Pailit, Cair Mulai Rabu Besok

Hal itu diungkap Nurma dalam konferensi pers bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketengakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto.

Pengumuman soal pihak penyewa alat berat PT Sritex Tbk akan diumumkan dalam dua minggu ke depan.

"Yang mana kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga yang investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi. Yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex," katanya dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/3/2025).

Dengan begitu, nantinya akan ada penyerapan tenaga kerja baru, termasuk untuk para karyawan yang sebelumnya di-PHK.
 
"Ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru," 

Nurma juga menjelaskan bahwa rekrutmen ini nantinya akan dibuka oleh penyewa baru.

"Maka dari itu, sekarang tim kurator sedang membuka opsi bagi para investor yang akan, yang memang menggeluti bidang tekstil untuk bisa menyewa, dan saat ini sudah ada beberapa investor yang sudah dalam komunikasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Kurator dicarikan dari investor yang selama ini menggeluti bidang tekstil.
 
"Tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang tim kurator sedang membuka opsi bagi para investor yang memang menggeluti bidang tekstil untuk bisa menyewa. Dan saat ini sudah ada beberapa investor yang sudah dalam komunikasi," jelasnya.

Baca juga: Jejak Karier Iwan Setiawan Lukminto, Komisaris Utama PT Sritex yang Pailit hingga PHK Karyawan

Nurma juga mengungkapkan, PT Sritex bisa saja berganti nama jika sudah memiliki pemilik atau investor yang baru. 

"Enggak (bukan Sritex), sudah dengan investor yang baru tadi saya sampaikan, kita enggak tahu nih PT apa nanti yang akan kita putuskan dalam tahap negosiasi," kata Nurma. 

DPR Usulkan Diambil Alih BUMN
 
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin meminta pertanggungjawaban negara dengan mengusulkan pemerintah mengambil alih industri sandang strategis, termasuk PT Sritex.

Pengambilalihan itu bisa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil maupun suntikan modal melalui badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

"Kita minta nanti tanggung jawab dari negara, dari pemerintah untuk mengambil alih industri yang sangat strategis soal sandang," kata Zainul dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR RI dengan PT Sritex di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025), dilansir dari Tribunnews.com.

"Apakah mau investor swasta atau mau dibikinkan BUMN, apakah mau pakai Danantara, tapi yang pasti negara harus hadir dalam konteks industri sandang," ujar dia.

Menurutnya, pengambil alihan ini menjadi salah satu cara untuk menjadikan industri sandang atau industri tekstil sebagai cabang strategis yang dikuasai oleh negara.

Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang yang mengamanatkan industri strategis perlu dikuasai oleh negara.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan respons saat ditanya apakah investor yang akan menyewa aset Sritex berasal dari perusahaan BUMN. Pasalnya, rapat yang membahas Sritex pada Senin pagi juga diikuti Menteri BUMN Erick Thohir.

"Belum tahu kalau investornya (BUMN atau bukan), yang pasti temen-temen dari tim kurator menyampaikan bahwa sudah ada investor yang berminat," kata Prasetyo. 

"Jadi skemanya seperti yang sudah disampaikan ini akan disewa, kemudian secara paralel temen-temen atau karyawan PT Sritex akan didata kembali untuk nantinya akan ikut bekerja kembali, akan dipekerjakan kembali," paparnya.

Baca juga: Kapan Pesangon Eks Karyawan PT Sritex Dicairkan usai Kena PHK Massal ? Kurator Sebut Bakal Lama

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dinilainya telah meminta agar penyelesaian kasus Sritex dilakukan tanpa menyebabkan PHK massal.

Sebelumnya, sebanyak 10.965 pegawai Sritex yang terkena PHK.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan bahwa para pekerja Sritex itu akan dipekerjakan kembali dalam dua pekan ke depan.

Menurutnya, hal ini bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK.

"Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali," kata Yassierli, usai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025). 

Melansir Kompas.com, Sritex mulai menghadapi masalah keuangan serius sejak tahun 2021. Saham Sritex disuspensi pada Mei 2021 akibat keterlambatan pembayaran bunga dan pokok Medium Term Notes (MTN). 

Total liabilitas perusahaan terus meningkat, mencapai sekitar Rp24,3 triliun pada September 2023.

Masalah keuangan ini makin diperparah oleh persaingan ketat di pasar global, dampak pandemi Covid-19 yang mengganggu rantai pasok dan menurunkan permintaan, serta kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan penurunan ekspor produk tekstil ke Eropa dan Amerika Serikat.

Kemudian pada 21 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang memutuskan Sritex dan tiga entitas afiliasinya, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, dalam keadaan pailit. 

Putusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung pada 18 Desember 2024.
 
 
(*)

Baca berita lainnya di google news

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com