Perguruan tinggi termasuk UKB mesti dijaga peran dan fungsinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang mencetak kader bangsa yang berkualitas, di mana UKB telah berkiprah selama 24 tahun.

Ia pun mengimbau, kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Kader Bangsa, termasuk Dosen, Karyawan, Mahasiswa, maupun Alumni untuk mendukung penuh dalam proses pembenahan administrasi.

"Kami yakin dengan keterpaduan seluruh elemen kampus pembenahan administrasi ini akan segera selesai, sehingga tim tindak lanjut dapat mengunggah kelengkapan dokumen pada aplikasi yang telah ditentukan, sehingga status pembinaan bisa beralih kembali menjadi status aktif," katanya.

8 Mahasiswa Melaoor

Dengan adanya larangan Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang menerima mahasiswa baru dan menggelar wisuda.

Ternyata, sudah ada sejumlah mahasiswa baru yang sudah mendaftar sebagai mahasiswa di UKB Palembang.

Dengan status yang disandang UKB Palembang kini, membuat sejumlah mahasiswa tersebut ragu dan merasa dirugikan.

Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Tim Amunisi, Muhammad Hidayat Arifin.

Amunisi merupakan posko pengaduan dan layanan bantuan hukum ini gratis bagi mahasiswa yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut.

"Benar kita terpanggil, terkait ada status pembinaan kampus UKB, kita tim Amunisi membuka pos pengaduan," ungkap Hidayat, Selasa (20/8/2024), sore.

Hidayat mengatakan, posko pengaduan ini dibuat sesuai dengan ada status tersebut, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

"Sanksi administrasi berat sebagaiman dimaksud dalam pasal 72 ayat 2 huruf a berupa, penghentian menerima mahasiswa baru dan larangan melakukan wisuda," ungkap Hidayat, sambil mengatakan posko pengaduan tersebut terletak di gedung lantai  Komplek BOP A di jalan Alamsyah Ratu Prawira Nagara. 

Lanjutnya, hingga saat ini untuk pelapor sudah ada 8 orang mahasiswa baru yang melapor.

Namun mereka melaporkan melalui call center dan WhatsApp tim Amunisi. 

"Ada 8 orang mahasiswa baru yang melapor. Mereka melaporkan soal sudah melakukan pendaftaran dan sudah melakukan pembayaran. Mereka pun merasa ragu lantaran status pembinaan ini," ungkap Hidayat.