Gubernur Sulawesi Utara itu juga berpandangan, restu Jokowi kepada Gibran untuk menjadi cawapres bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.

"Lho itu hak-hak orang kok, masa kita mau permasalahkan," kata dia.

Sementara itu, ketika ditanya soal sanksi bagi Gibran yang maju sebagai cawapres Prabowo ketika PDI-P sudah punya capres dan cawapresnya sendiri, Olly meminta publik bersabar.

Olly menyampaikan, ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui sebelum PDI-P memberikan sanksi kepada kader.

"Saya kira di PDI-P ada mekanismenya, ada mekanisme dalam rangka kader-kadernya melanggar dari aturan, jadi tunggu saja," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan memberi restu kepada Gibran untuk maju sebagai cawapres mendampinngi Prabowo.

"Orangtua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui," kata Jokowi seusai acara Apel Hari Santri di Surabaya, Minggu (22/10/2023).

Jokowi pun memandang pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 adalah urusan pribadi anak sulungnya itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak menepis maupun mengonfirmasi apakah Gibran telah memberi tahu ataupun berdiskusi terkait langkah politiknya belakangan.

"Karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," kata Jokowi.

Sikap Jokowi ini menimbulkan pro dan kontra karena Jokowi dan Gibran merupakan kader PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Puan Maharani Bongkar Percakapan Dengan Gibran Rakabuming, Sebut Tak Ada Pembahasan Mundur Dari PDIP (Kolase Tribunsumsel.com)
Gibran Otomatis Keluar

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun menegaskan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader partainya.

Menurut Komarudin, Gibran sudah tak lagi menjadi kader PDIP setelah mendaftarkan diri ke KPU menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Sebab, dia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berulang kali meminta kadernya agar tidak boleh bermain dua kaki.

"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM. Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).

Komarudin menjelaskan dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti, dan beralih merupakan hal yang biasa. 

"Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDIP," ujarnya.

Namun, dia menyebut masih banyak kader PDIP yang berpotensial meski putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu keluar.

"Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan partai dan TPN (Tim Pemenangan Nasional) Ganjar-mahfud," ucap Komarudin.

Komarudin menuturkan pernyataan tegak lurus, hitam puti sudah berulang kali disampaikan. 

“Pada akhirnya, melalui kejadian ini publik akan tahu, mengenal, menilai dan memutuskan tentang sosok, akhlak, karakter, dan perilaku calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan," tuturnya.

(Tribunmews.com/Kompas.com)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News