"Enggak lama setelah itu menjadi Ketum Golkar karena dia tetap dalam status keangotaannya sebagai kader Golkar gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Fahri, tradisi serupa bisa saja dilakukan PDIP, yakni mengutus kadernya ke beberapa partai untuk maju menjadi peserta pilpres.

"Artinya ya PDIP sebenarnya mungkin karena partainya besar, jadi kadernya memang bisa menyebar di mana-mana kan bisa jadi begitu," pungkas Fahri.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengakui sudah bertemu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Puan mengatakan dalam pertemuan itu Gibran berpamitan kepadanya untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

"Sudah ketemu ngobrol-ngobrol banyak hal yang kita bicarakan," kata Puan di Gedung High End, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Dia menepis kabar pada pertemuan itu Gibran mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP kepadanya.

"Enggak ada, enggak ada mengembalikan KTA, enggak ada. Hanya pamit untuk menjadi cawapres Pak Prabowo," ujar Puan.

Puan menegaskan sejauh ini Gibran tak menyatakan mengundurkan diri dari PDIP.

"Enggak ada pengunduran diri," ungkapnya.

Jokowi Tak Disanksi

Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey menyatakan, partainya tidak menjatuhi sanksi kepada Presiden Joko Widodo yang merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo.

Olly mengatakan, restu yang diberikan Jokowi itu tidak menyalahi aturan karena Gibran sudah mempunyai keluarga sendiri.

"Di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan sudah jelas, yang dilarang suami, istri, dan anak. Anak ini dalam tanda kutip, kalau dia sudah (berkeluarga) sendiri ya sudah," kata Olly di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Olly pun menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa anak-anaknya sudah memiliki keluarga sendiri dan punya pilihan masing-masing.