Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati
 
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Realisasi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2025 terbilang masih rendah, hingga 20 Agustus 2025 baru terealisasi sebesar 38,19 persen atau sebesar Rp 1,05 triliun dari total perencanaan sebesar 2,77 triliun.

"Meski baru terealisasi dibawah 50 persen masih ada waktu beberapa bulan untuk mengejar realisasinya," kata Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP RI Suharti saat Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) se-Provinsi Sumsel Tahun 2025 di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, realisasikan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan total perencanaan yang telah disiapkan pada tahun 2025.

Berpedoman dengan peraturan presiden nomor 46 tahun 2025. 

Sementara itu Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi. 

"Pemerintah Provinsi Sumsel akan mendorong pemerintah kabupaten kota untuk segera melakukan penyerapan realisasi pengadaan barang dan jasa agar pembangunan di Sumsel terealisasi secara merata," katanya.

Selain itu Cik Ujang meminta setiap kabupaten/kota di Sumsel untuk mengikuti sesuai aturan yang ada dalam melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari tindak pidana korupsi. 

Namun demikian, menurut Cik Ujang  keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya ditentukan oleh aturan yang baik, melainkan juga ditopang oleh kompetensi serta integritas SDM.

"Karena itulah, peningkatan kapasitas dan integritas SDM PBJ menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan pengadaan yang berkualitas,” katanya.

Cik Ujang juga menyampaikan keyakinannya bahwa melalui sinergi dan komitmen bersama, ekosistem pengadaan di Sumsel dapat terus berkembang ke arah yang lebih bersih, profesional, serta mampu mendorong pembangunan daerah yang efektif dan efisien.