Baca tanpa iklan
“Kedepan komunikasi antara OPD dengan BPS Lahat akan lebih kuat. Persoalan ini akan jadi program utama di APBD Perubahan. Kepada DPRD, kami juga tentu meminta mendukungnya,” sampai Chandra.
Ditempat yang sama Kepala BPS Lahat, Ir Hj Chairanita Kurniarita MSi menuturkan, faktor kemiskinan di Lahat disebabkan oleh tiga hal.
Yakni karena ada kenaikan harga dan Pemda tidak menghitung inflasi, masih banyak pekerja yang tidak digaji sesuai (UMR), dan tidak ada data update by nama by address warga miskin.
"Sesuai UU No 16, kita tidak bisa melakukan pendataan by name by address. Rilis data secara makro, tidhanyaak boleh menampilkan secara per orang, harus selalu global," tutur Chairanita, Senin (28/3). Menurutnya BPS meletakkan data awal sebagai estimasi, sedangkan tindak lanjut dari sektoral masing-masing.
Sementara, mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel, persentase kemiskinan Kabupaten Lahat pada tahun 2019 sebesar 15.92 persen, tahun 2020 sebesar 15.95 persen, tahun 2021 sebesar 16.46 persen. Ean