Baca tanpa iklan
Sementara Gaharu, Politisi partai Gerindra menanyakan kapan BPS melakukan survey.
Jika survey dilakukan sebelum masa panen maka tentu akan banyak warga yang terdata miskin.
"Batubara kita ini terkanl di seluruh Indonesia. Tapi miris kalau warganya banyak yang miskin, "sampainya.
Sementara Nopran Marjani SPd menegaskan, data yang dikeluarkan BPS Sumsel, ternyata benar, bukan hoax.
Menurut Nopran, solusi atasi kemiskinan ialah mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan warga miskin.
Karena itu, Pemkab Lahat harus memiliki data by name by address, agar apa yang menjadi program kedepan bisa tepat sasaran.
"Saya juga sakit hati, saat BPS bilang, semenjak batubara dibuka Lahat semakin miskin. Kalau Lahat ini disebut miskin, bukan hanya pimpinan daerah yang dinilai buruk oleh masyarakat, tapi DPRD juga kena. Saat ini bagaimana action pemerintah untuk menurunkannya. Cari orang miskin ini, kalau tidak dicari, bagaimana bisa mengentaskannya.," tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.
Baca juga: Dipicu LPJ, Ketua BPD dan Kades Muara Cawang Desi Ribut, Lapor ke Polres Lahat
Baca juga: BREAKING NEWS: Nengsi Marlina Korban Dibakar Polisi Polres Lahat Meninggal, Kasus Polisi Bakar Pacar
Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST, selaku pimpinan RDP mengatakan, beberapa poin penting didapat dalam RDP ini.
Terkait survey yang dilakukan BPS, itu dilakukan skala nasional.
Tetapi tidak diketahui keluarga miskin mana yang disurvei, karena BPS tidak menyertakan by name by address. Kedepan Pemkab Lahat bersama BPS akan lakukan pendataan warga miskin di Lahat.
“BPS intansi sektoral independen, tapi setidaknya ada komunikasi dengan Pemkab Lahat. Hasil survei ini berdasarkan keilmuan dari BPS, bukan dalam artian data pasti. Tetapi Pemkab Lahat juga harus segera ambil langkah untuk ini,” kata Fitrizal.
Bupati Lahat Cik Ujang SH melalui Sekda Lahat, Chandra SH MM menuturkan, Pemkab Lahat tidak akan mempersoalkan lagi terkait data BPS Sumsel, pihaknya akan lebih fokus terhadap menurunkan digit kemiskinan.
"By name by address warga miskin itu, walau meluangkan waktu cukup lama, kami akan selesaikan. Ada Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Disdukcapil, untuk mendapatkan data ini," tuturnya.
Chandra mengakui, selama ini OPD jajaran Pemkab Lahat tidak kuat menjalin komunikasi bersama BPS Lahat.
Sedangkan untuk solusi menurunkan digit kemiskinan ini, Pemkab Lahat akan mencari solusi, dari titik mana untuk menyelesaikannya.