Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat memutuskan untuk meninggalkan BPJS Kesehatan, sebelumnya Lahat membiayai warga yang menjadi penerima bantuan iuran.
Meski pihak BPJS melakukan audiensi dengan Bupati Lahat serta memaparkan tentang JKN-KIS dan BPJS Kesehatan, tak mengubah pendirian Pemkab Lahat untuk meninggalkan BPJS Kesehatan
Pemkab Lahat tetap mantap dengan pendirian memberikan layanan pengobatan gratis hanya menggunakan KTP dan KK saja.
"Ya tadi ada audensi dari pihak BPJS tentang JKN-KIS dan BPJS Kesehatan meraka memaparkan tentang pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas," jelas Plt Kepala Dinas Kesehatan Lahat, Ponco Wibowo SKM.
Pertemuan antara manajemen BPJS Kesehatan dengan Pemkab Lahat juga, tak membahas perihal Pemkab Lahat tinggalkan BPJS.
• Selamat Tinggal BPJS Kesehatan, Pemkab Lahat mantap Tinggalkan BPJS, Berobat Gratis Pakai KTP
Ponco menegaskan, Pemkab Lahat masih tetap pada pendirian semula yakni 168.000 warga yang selama ini dibiaya melalui BPJS hanya akan menggunakan KTP KK.
Menurut Ponco, cukup dengan KTP KK warga sudah bisa berobat dan gratis.
"Kalau warga itu tidak dijamin oleh layanan kesehatan lain maka cukup dengan KTP KK saja sudah bisa berobat. Kalau dia masih pakai BPJS mandiri gak bisa, sebab bisa dua kali terjadi klaim," ungkapnya.
Selain itu, menurut Ponco warga lahat masih banyak yang memakai BPJS.
Alasan lainnya yang membuat Pemkab Lahat meninggalkan BPJS Kesehatan adalah keterbatasan anggaran.
Sudah keterbatasan anggaran, iuran BPJS juga mengalami kenaikan.
Sehingga Pemkab Lahat memutuskan warga yang ingin berobat cukup menunjukkan KTP dan KK, biaya berobat sepenuhnya ditanggung pemerintah.
"Bedanya kalau pakai KTP KK kita hanya bayar yang sakit saja. Sementara, kalau gunakan BPJS sakit gak sakit masih harus kita bayar," ujarnya.
• Gara-gara Hal Ini, Teddy Ungkap Penyebab Hubungannya dengan Keluarga Lina Jadi Tidak Akur
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Linggau, Eka Susilamijaya mengatakan kegiatan di Pemkab Lahat merupakan kegiatan forum komunikasi dengan pemangku kepentingan.
Ini merupakan program rutin yang diselenggrakan BPJS Kesehatan untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah.
Tidak Langgar Aturan
Pemkab Lahat memastikan tidak ada pelanggaran dalam kebijakan tersebut.
"Ya tentu sudah kita kaji. Mengapa kita pindah ke KTP KK karena kita tidak memiliki angaran untuk dititipkan ke BPJS. Selama ini kita harus bayar Rp46 miliar. Dengan kenaikkan yang ada ini kita tak sanggup. Gak ada yang kita langgar aturan atau apapun karena anggaran kita tak memungkinkan. Sementara, berobat gratis ini harus tetap jalan," jelas Ponco Wibowo, SKM, MM, saat dihubungi, Sabtu (4/1).
Dijelaskan Ponco, beda BPJS dan KTP KK hanya pada pembayaran. Dengan KTP Pemkab Lahat hanya bayar yang sakit saja.
Sementara kalau BPJS, ada tidaknya yang sakit harus tetap bayar. Diungkapkanya, ada
168.385 jiwa warga Lahat yang selama ini diklalim ke BPJS. "Lagaian kan itu untuk warga kelas III saja. Untuk TNI-Polri dan PNS tetap,"ujarnya.
Sementara itu, terkait kesiapan pelayanan KTP KK sendiri, kata Ponco Pemkab Lahat telah bekerjasama dengan RS Besemah Kota Pagar Alam, RS Arbain Muara Enim, RSMH Palembang dan tentunya RSUD Lahat.
Bahkan, katanya Pemkab akan terus mengajak kerjasama RS lain seperti RS Charitas Palembang.
Untuk itu, bagi warga yang berobat diempat RS tersebut cukup dengan KTP KK saja.
• BPJS Kesehatan Akan Tetap Layani Kesehatan di Lahat
"Insaallah pelayanan akan lebih baik walau KTP KK. Nanti RS yang kita kerjasamakan akan klaim ke Pemkab Lahat,"tegasnya.
Sebelumnya, wakil Bupati Lahat, Haryanto menjelaskan bagi masyarakat Lahat yang ingin berobat, saat ini cukup menggunakan KTP dan KK.
Bahkan meskipun tidak menggunakan BPJS Kesehatan, bagi masyarakat yang terpaksa rawat jalan ke RSMH Palembang juga tetap bisa menggunakan KTP dan KK.
"Walau harus dirujuk ke Palembang, juga bisa. Nanti ada petugas yang kita tunjuk yang mengurusnya. Jadi nanti RS rujukan, langsung klaim ke Pemkab Lahat," ujar Haryanto.
• Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan untuk Mengetahui Status Aktif Kepesertaan, Ini Langkahnya
Dari data Dinas Kesehatan Lahat, setidaknya tahun 2018 ada 168.385 jiwa terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Tahun 2019 jumlah tersebut meningkat hingga 200 jiwa.
Dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 46 miliar. Angka tersebut dipastikan membengkak, jika program berobat gratis menggunakan BPJS Kesehatan.
"Kalau menggunakan KTP dan KK, cukup bagi yang sakit saja yang kita bayar. Kalau selama ini kan, warga yang sakit atau tidak, kita harus bayar iuran. Lebih baik uang tersebut kita gunakan untuk keperluan lain masyarakat," ucap Haryanto.
Langkah Pemkab Lahat meninggalkan BPJS Kesehatan dan beralih menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) dalam memberikan pengobatan gratis kepada warga mendapat sambutan dan dukungan warga di Bumi Seganti Setungguan Lahat.
Bagi warga tidak penting soal kartu yang terpenting pelayanan kesehatan terbaik untuk warga.
"Kita sangat dukung. Apalagi jika dengan hanya pakai KTP KK pelayanan untuk warga akan lebih baik. Saya sependapat jika dengan KTP KK akan lebih efektif, efesien dan ekonomis."
"Pemkab lebih bisa berhemat dan dana kesehatan yang tak terpakai bisa untuk keperluan lain karena dengan KTP KK Pemkab hanya bayar yang sakit saja," ujar Kandar (56) salah satu buruh di Lahat, saat diminta pendapatnya, Sabtu (4/1).
Senada, Fitri (35) ibu rumah tangga ini bertutur jika Pemkab Laha sudah mengkaji untuk tidak menggunakan BPJS maka jangan ragu jalankan saja. Intinya, katanya warga hanya minta jika sakit bisa berobat dengan baik dan gratis.
"Kalau KTP bisa lebih baik kenapa harus BPJS. Apalagi katanya sakit atau gak warga tersebut hatus tetap bayar. Namun selaku warga kami minta jangan sampai kebijakan Pemkab tersebut bertolak belakangan dengan rumah sakit. Nanti paski berobat RS gak terima karena hanga pakai KTP. Harus ada kepastian untuk warga," pintanya.
(SP/ Ehdi Amin)