Baca tanpa iklan
"Kami dari Fraksi PKS menyatakan undur diri dari pembahasan ini dan silahkan jalan sendiri melalui Pergub," kata Askweni sembari keluar dari ruang Rapat Banggar disusul oleh anggota Fraksi PKS yang lain.
Askweni menjelaskan, sikap fraksinya yang menolak membahas RAPBD 2020 disebabkan sejak awal eksekutif tidak pernah mengakomodir aspirasi rakyat yang disalurkan melalui mereka.
Menurutnya, beberapa usulan yang ditolak diantaranya pemberian insentif bagi guru honorer.
"Setelah dibahas di Komisi, usulan kami malah diubah. Dari semula dianggarkan Rp 5 miliar untuk gaji guru honorer dialihkan menjadi pembangunan sekolah dan ruang belajar. Seharusnya usulan kami bisa diterima karen ini menyangkut kesejahteraan guru," ungkapnya.
Mundurnya fraksi PKS dan Demokrat lantas disusul oleh Fraksi PAN dan PKB.
Fraksi yang melakukan walk out dan menolak pembahasan mencapai 28 kursi, dan yang ingin tetap ada 5 fraksi yaitu Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem dan Hanura-Perindo (total kursi 47).
Dalam rapat paripurna semalam, Sekwan menyampaikan hanya ada 23 anggota yang hadir.
Rapat sempat diskors dua kali. Setelah dua kali skors namun peserta tetap dak bertambah.
Sehingga sidang pembahasan RAPBD 2020 semalam ditunda dan dilanjutkan, Jumat (20/12/2019).