Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Meski berpolemik dan banyak tidak setuju rencana kenaikan tunjangan kinerja daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Prabumulih.
Namun Pjs Walikota Prabumulih Richard Cahyadi Ap MSi bersikukuh akan mempertahankan rencananya.
Di tengah kondisi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Prabumulih sedang defisit.
Richard bahkan mengisyaratkan akan menunda pembayaran utang proyek ke pihak ketiga atau pemborong yang telah mengerjakan sejumlah pembangunan pada 2017 lalu.
"Yang penting ASN dapat tunjangan, jika perlu utang (ke pihak ketiga, red) tidak usah dibayar dulu," ungkap Richard Cahyadi ketika diwawancarai sejumlah wartawan usai menghadiri acara dengan Kepala SMA/SMK di SMA Negeri 2 Prabumulih.
Pria yang pernah jadi Pjs Bupati Kabupaten OKU Timur itu menuturkan.
Dirinya selaku pejabat sementara walikota Prabumulih layaknya diperlakukan seperti jailangkung, datang tak dijemput dan pulang tak diantar.
"Saya masuk seperti jailangkung, sampai hari ini pun saya tidak pakai BG 1, tidak tahu kemana BG 1 itu."
"Tapi soal mobil dinas tanya ke Sekda, kalau Sekda tidak berani lain persoalan," katanya.
Richard mengatakan, dirinya sudah mengetahui jika hutang Pemkot Prabumulih ke pihak ketiga sekitar Rp 48 miliar.
Namun secara terperinci dia tidak mengetahui karena hingga saat ini tidak menerima laporan dari bawahan.
"Saya tidak tahu karena tidak pernah dikasih tahu, makanya lebih baik saya pikirkan birokrat saya dan nasib para ASN," lanjutnya.
Dengan memperhatikan dan menaikkan tunjangan pegawai, Richard berharap para ASN akan lebih disiplin serta giat dalam bekerja.
"Kalau tunjangan sudah dinaikkan pasti disiplin akan meningkat dan tidak ada lagi telat datang, tidak ada lagi ngantor naik ojek," katanya.
Seraya mengatakan jika dirinya lama menjabat pasti akan menata OPD dengan naik dan tidak terjadi satu lantai lima kantor yang membuat sumpek bekerja.