Anggota DPRD Sumsel Berharap Penghasilan Naik, Pengamat : Gaji Pokok Kecil Tapi Tunjanga Besar

“Kombinasi inilah yang memicu persepsi gaji besar. Oleh karena itu, penataannya harus menekankan transparansi yang rinci per anggota, audit independen, plafon biaya yang ketat, dan pendekatan gaji bersih yang sederhana agar akuntabel terhadap kondisi fiskal,” jelasnya.

Selain itu, Husni juga menyoroti iuran partai yang wajib dibayar legislator dengan jumlah cukup besar, seperti yang diterapkan Partai Golkar sebesar Rp12 juta per bulan. Ia menekankan perlunya transparansi iuran ini agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Husni menambahkan bahwa secara regional, paket kompensasi di Indonesia tidaklah anomali. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga menerapkan transparansi penghasilan bagi wakil rakyat mereka. Malaysia memberikan tunjangan tetap RM25.700 per bulan, sementara Singapura sekitar S$192.500 per tahun untuk anggota parlemen.

Namun, perbandingan ini bukan pembenaran. Menurut Husni, yang menentukan legitimasi adalah mutu tata kelola.

“Singkatnya, setiap penyesuaian paket pendapatan DPR belum layak disetujui sebelum ada audit independen, slip penerimaan per anggota dipublikasikan, larangan fasilitas ganda, plafon biaya yang ketat, dan keterkaitan langsung dengan indikator kinerja yang terukur. Tolok ukur regional bukanlah pembenaran, karena yang diuji publik adalah mutu tata kelola, bukan nominal,” tegasnya.

Husni melanjutkan, selama iuran partai tidak transparan, risiko moral hazard akan tetap tinggi karena biaya politik cenderung ditutup melalui APBN.

“Sistem gaji tunggal yang bersih (clean wage) ditambah transparansi penuh dan pengukuran kinerja adalah syarat minimum jika DPR serius menjaga legitimasi,” tukasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com