Cetak Sawah-Pembangunan irigasi Terhenti, Efisiensi Anggaran Proyek Infrastruktur di Sumsel Tertunda

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG — Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Demokrat,Ishak Mekki, mengungkapkan bahwa sejumlah proyek strategis di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tertunda.

Penundaan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat tahun ini, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut diungkapkan Ishak Mekki saat melakukan kunjungan kerja (reses) ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII, Kamis(9/10/2025).

“Tadi jajaran BBWS Sumatera VIII mengakui banyak proyek yang telah berjalan, tetapi belum bisa dibiayai karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan saat ini,” kata Ishak.

Mantan Wakil Gubernur Sumsel ini mencontohkan beberapa proyek infrastruktur di bawah naungan BBWS Sumatera VIII yang belum dapat dilanjutkan.

Di antaranya adalah proyek pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, proyek pembuatan cetak sawah, serta proyek pembangunan saluran irigasi Komering.

“Khusus untuk proyek cetak sawah yang merupakan program bersama dengan Kementerian Pertanian, akan kita terus dorong karena ini berkaitan dengan dukungan terhadap pelaksanaan program swasembada pangan,” paparnya.

Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah rencana proyek pembuatankolam retensiuntuk pengendalian banjir perkotaan di Kota Palembang.

“Itu juga turut menjadi salah satu bahasan dan kami telah meminta penjelasan ke BBWS Sumatera VIII karena proyek tersebut dibiayai olehWorld Bank,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BBWS Sumatera VIII,Agus Safari, membenarkan pernyataan Ishak Mekki.

“Tadi juga kami telah sampaikan kepada Pak Ishak Mekki yang duduk di Komisi V DPR RI, mohon dukungannya agar supaya tahun depan proyek-proyek tersebut bisa kembali dilanjutkan pengerjaannya. Karena ini berkaitan dengan program swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Baca juga: Daftar Proyek Infrastruktur di Sumsel yang Tertunda Dampak Adanya Efisiensi Anggaran

Baca juga: Pemkab PALI Alokasikan Anggaran Rp 263 M Untuk Pembangunan Infrastruktur di Tahun 2026

Pemprov Upayakan Optimalisasi PAD

 Pemerintah pusat pada tahun 2026 diprakirakan akan mengurangi Transfer Keuangan Daerah (TKD), yang secara nasional bisa mencapai 39 persen.

Untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), pemotongan anggaran dana transfer ini dikabarkan mencapai sekitar Rp 2,1 triliun.

Jika pada tahun sebelumnya Anggaran Dana Transfer Pemerintah Pusat kepada Provinsi Sumsel mencapai sekitar Rp 5,4 triliun, maka pada tahun 2026 jumlahnya diperkirakan turun drastis menjadi Rp 3,3 triliun.