Daftar 5 Daerah di Indonesia yang Naikkan PBB 250-1.000 Persen hingga Warga Protes

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Tak hanya Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ada sejumlah kabupaten/kota lainnya yang pemerintahnya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya (PBB-P2) yang dinilai tinggi.

Berikut ini 5 kabupaten/kota di Indonesia menghadapi kontroversi kenaikan tarif PBB-P2: 

1.Kenaikan PBB-P2 250 persen di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Nama Pati adalah kabupaten pertama yang ramai jadi perbincangan karena kenaikan PBB-P2 yang dinilai memberatkan warganya.

Imbas kenaikan ini membuat warga Pati melakukan unjuk rasa meminta Bupati Pati Sudewo turun dari jabatannya hingga berujung rusuh.

Baca juga: Ikuti Jejak Pati, Giliran Warga Cirebon akan Demo 11 September 2025 Imbas Isu PBB Naik 1.000 Persen

DPRD Kabupaten Pati telah sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk pemakzulkan Bupati Pati Sudewo. Keputusan ini diambil setelah masyarakat Pati menggelar unjuk rasa pada Rabu (13/8/2025) untuk menuntut pengunduran diri Sudewo.

Hak angket DPRD Kabupaten Pati akan fokus pada penyelidikan kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang dilakukan Sudewo, meskipun kebijakan tersebut dibatalkan. Kebijakan kenaikan PBB-P2 tidak hanya menuai protes di Kabupaten Pati.

2. Kenaikan PBB-P2 1.000 % di Kota Cirebon, Jawa Barat

Di Kota Cirebon, puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon menolak kenaikan PBB yang mencapai 1.000 persen. Massa turun ke jalan pada Selasa (12/8/2025) untuk mendesak pemerintah daerah mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang dinilai memberatkan warga.

Masyarakat menilai kebijakan itu tidak realistis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih. Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, merespons penolakan warga atas kenaikan PBB-P2 telah dibahas sejak sebulan lalu.

3. Kenaikan PBB-P2 400 % di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Kabupaten Semarang tidak luput dari isu kenaikan PBB-P2 hingga 400 % yang dialami oleh sejumlah warga.

Banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya kenaikan pajak hingga 5 kali dari angka sebelumnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan bahwa kenaikan tersebut karena beberapa faktor, salah satunya yakni lokasi properti yang dinilai lebih strategis.

Baca juga: Ini Daftar Kontroversi Bupati Pati Sudewo, Naikkan PBB 250 Persen Hingga Tantang Warga

Penyesuaian PBB dilakukan setelah ada penilaian terbatas di bidang tanah yang mengalami perubahan nilai, khususnya yang berada di ruas jalan strategis.

Penilaian PBB dilakukan berdasarkan transaksi riil yang terjadi di lokasi tersebut. Setiap transaksi akan diverifikasi oleh penilai pajak, dilengkapi dengan tanda tangan kepala desa atau kepala dusun guna memastikan keabsahannya.

4. Kenaikan PBB-P2 800 % di Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Warga kabupaten Jombang memprotes kenaikan pajak dengan aksi unik yakni membayar PBB menggunakan uang koin.

Mereka mengeluhkan lonjakan tarif yang terlalu besar sejak 2024. Masyarakat yang terdampak kenaikan PBB-P2 melakukan protes dengan membawa uang koin pecahan Rp200, Rp500, dan Rp1.000 untuk pembayaran.

Bupati Jombang, Warsubi, menyebut bahwa kenaikan ini merupakan implikasi dari kebijakan terdahulu sebelum ia menjabat.

Ia menyatakan, ia tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang berimbas pada kenaikan tarif PBB-P2 selama menjadi bupati. 

Tarif yang dikenakan pada 2025 merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Pemkab Jombang menyebut, sudah 14 tahun tidak dilakukan pembaruan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah sebelumnya dari Kantor Pajak hanya menyerahkan data tanpa dilakukan pembaruan. 

Kemudian, Pemkab bekerja sama dengan pihak desa melakukan pembaruan data.

5. Kenaikan PBB-P2 300 % di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Protes terhadap kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen berakhir ricuh pada Selasa (12/08/2025) di depan kantor DPRD Bone.

Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terlibat bentrok dengan aparat karena kecewa aspirasi mereka tidak ditanggapi, sehingga mencoba masuk ke gedung.

Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinong, mengaku terkejut dengan adanya kebijakan tersebut, yang menurutnya masih dalam tahap pembahasan.

Ia menegaskan bahwa kenaikan ini tidak memenuhi asas legalitas penetapan dan berkomitmen mengawal pembatalannya.

Massa akhirnya membubarkan diri setelah mendapat janji akan ada peninjauan ulang.

Sumber : KompasTV

Baca berita lainnya di Google News

Bergabung dan baca berita menarik lainnya di saluran WhatsApp Tribunsumsel.com