Ikuti Jejak Pati, Giliran Warga Cirebon akan Demo 11 September 2025 Imbas Isu PBB Naik 1.000 Persen

TRIBUNSUMSEL.COM - Warga Kota Cirebon, Jawa Barat, berencana melakukan aksi demo menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Jika di Kabupaten Pati kenaikan pajak PBB hingga 250 persen, isu kenaikan PBB di Kota Cirebon mencapai 1.000 persen.

Warga Pati sudah menggelar aksi menuntut Bupati Pati Sudewo pada Rabu (13/8/2025) kemarin hingga berujung rusuh.

Sementara warga Cirebon akan menggelar aksi tersebut pada 11 September 2025 mendatang.

Mereka berencana membuka posko partisipasi untuk mengajak masyarakat terlibat.

"Ya, kami memang harus membela masyarakat yang sedang kesulitan dalam masalah PBB."

"Untuk aksi yang kami wacanakan itu tanggal 11 September, sehingga sebelumnya mungkin kami akan buka posko di satu tempat untuk partisipasi masyarakat terhadap aksi damai ini,” ujar Ketua Harian PAMACI Kota Cirebon, Adji Priatna, Rabu (13/8/2025) malam dilansir TribunCirebon.

Adji berharap warga dapat bersatu menyuarakan penolakan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan PBB. 

"Semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan saya hanya berharap masyarakat Cirebon bisa bersatu atau guyub dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Cirebon,” harap Adji.

Baca juga: Wali Kota Cirebon Bantah PBB Naik 1000 Persen Usai Diprotes Warga, Sebut Hitungan dari Kemendagri

Ia menilai pemerintah kota hanya fokus mengejar pendapatan dari pajak, sedangkan sektor lain terbengkalai. 

"Pemerintah kota jangan hanya ngejar-ngejar pajak lah. Masih banyak sektor lain yang harus dibenahi, contoh lima BUMD kita, bobrok semua."

"Jadi itu yang mesti dipikirin dulu, jangan hanya pajak, pajak, dan pajak,” jelas Adji.

Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati menjelaskan sebenarnya perjuangan warga menolak kenaikan PBB sudah dilakukan sejak Januari 2024.

Seperti di antaranya pernah melakukan hearing di DPRD, aksi turun ke jalan, hingga mengajukan judicial review yang akhirnya ditolak.

“Kami sudah mengadu ke Presiden, Kemendagri, sampai BPK."