Profil Joao Mota, Umumkan Mundur dari Dirut Agrinas Gegara Diduga Birokrasi Danantara Berbelit

"Budaya ini ternyata sangat jauh daripada yang kami praktekan selama ini sehingga saya melihat semangat dan keseriusan Pak Prabowo yang luar biasa tidak didukung oleh pembantu-pembantunya termasuk teman-teman di Danantara masih terbelenggu dengan administrasi yang sangat panjang, bertumpang tindih, dan tidak pernah selesai," jelasnya.

Joao turut meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh masyarakat karena belum dapat dengan baik mengemban jabatan tersebut.

Setelah itu, Joao langsung membungkukan badan di depan awak media terkait pengunduran dirinya.

Kemudian dirinya mengatupkan kedua tangannya sebagai simbol permintaan maaf.

"Jadi perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk meminta maaf," katanya.

PT Agrinas Pangan Nusantara bergerak merupakan salah satu perusahaan BUMN yang sebelumnya bernama PT Yodya Karya.

Sebelumnya, perusahaan tersebut bergerak di bidang konsultan enginering sebelum berubah fokus ke sektor pangan.

Perusahaan ini pun baru diresmikan pada 14 Mei 2025 lalu. Salah satu mega proyek yang akan dikelola Agrinas Pangan adalah 425 ribu hektare lahan untuk lumbung pangan atau food estate.

Sementara, transformasi Agrinas Pangan Nusantara ditetapkan melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas PP Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Yodya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Apa itu Danantara ?

Diberitakan Kompas.com (18/2/2025), Danantara adalah badan pengelola investasi (sovereign wealth fund) yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. 

Nama Danantara memiliki makna filosofis, yaitu: Daya berarti energi atau kekuatan Anagata berarti masa depan Nusantara berarti Tanah Air Indonesia. 

Sehingga, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia. 

Dasar hukum pembentukan dan struktur Danantara

Pembentukan Danantara mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.