Penjelasan Mensesneg Soal PDIP Bakal Dapat Jatah Menteri Ditengah Isu Perombakan Kabinet Merah Putih

TRIBUNSUMSEL.COM - Kabinet merah putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diterpa isu perombakan.

Hal tersebut setelah pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang menyebut bahwa partai yang dipimpinnya akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.

Namun kata Megawati, PDIP akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dan amanat penderitaan, hukum yang berkeadilan.

 “Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan tetapi soal setiap pada kebenaran dan berpihak pada moralitas politik yang diajarkan bapak bangsa kita Bung Karno,” ujarnya saat penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025) lalu.

 Terkait hal tersebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan belum ada pembicaraan mengenai jatah kursi menteri untuk PDI Perjuangan (PDIP) dalam kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Belum ada pembicaraan di sana," kata Prasetyo, saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Baca juga: Kembali Jadi Ketum, Megawati Minta Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo, Giri : Tetap Kritis

Baca juga: Momen Hasto Kristiyanto Terima Dua Galon Berisi Uang Koin Bentuk Penyambutan Atas Kebebasannya

Akan tetapi Prasetyo menyambut positif pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang minta kadernya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, mendukung pemerintahan tak selalu bergabung dalam kabinet.

"Mendukung kan tidak selalu harus bergabung ke dalam pemerintah," ujar Prasetyo.

Dia menambahkan, peran pengawasan juga menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan demokratis.

"Memang pemerintah juga butuh cek and balance, butuh masukan. ​Nggak ada masalah," ucapnya.

 Selain adanya pernyataan dari Megawati, isu soal perombakan kabinet muncul juga setelah pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Jauh sebelum keluarnya amnesti untuk Hasto, Presiden RI Prabowo Subianto juga sempat berkelakar kepada publik.

Ia menyebut akan mengganti menteri yang tidak bisa menjalankan perintah atau lamban dalam bekerja.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus juga mengatakan bahwa Megawati pada agenda bimbingan teknis anggota legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, memberikan arahan kepada para kadernya untuk mendukung pemerintah.

Menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.

 "Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya," kata Deddy.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita Tribunusmsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com