Imbas Tolak Anak Wali Kota Berobat, RS Bunda Prabumulih Sanksi 18 Nakes, Ada yang Dinonaktifkan

Laporan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH -- Sebanyak 18 petugas medis Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih mendapat sanksi dari pihak manajemen pasca heboh dugaan penolakan pelayanan kesehatan terhadap anak Wali Kota Prabumulih H Arlan beberapa waktu lalu.

Sanksi tegas diberikan pihak manajemen tersebut diberikan ke petugas medis yang bertugas saat kejadian tersebut.

Tidak hanya dipindahkan, namun sanksi berupa penonaktifan petugas medis tersebut dilakukan pihak rumah sakit.

Hal itu terungkap setelah Pendiri sekaligus pemilik RS AR Bunda Prabumulih yakni Dr H Abdul Rachman SpOG MM dan jajaran manajemen menghadiri undangan dari DPRD Prabumulih membahas terkait temuan dinas kesehatan dan dugaan penolakan pelayanan kesehatan terhadap anak Walikota Prabumulih H Arlan.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi, Wakil Ketua 1 Aryono dan Ketua Komisi I, Reza Apriansyah berserta jajaran di ruang rapat DPRD Prabumulih, pada Senin (4/8/2025).

"Terkait persoalan kemarin kami sudah memberikan sanksi tegas terhadap sebanyak 18 petugas medis yang bekerja pada hari itu, ada yang dipindahkan dan ada yang dinonaktifkan," ungkap Pendiri sekaligus pemilik RS AR Bunda Prabumulih yakni Dr H Abdul Rachman SpOG MM kepada wartawan.

Baca juga: Buntut Diduga Tolak Anak Wali Kota Saat Berobat, DPRD Prabumulih Bakal Panggil Manajemen RS AR Bunda

Rachman mengatakan terkait temuan-temuan dari dinas kesehatan kota Prabumulih yang melakukan investigasi pihaknya akan melakukan perbaikan dan pembenahan.

"Kejadian ini ada berkahnya dan kita akan melakukan perbaikan di segala lini kedepannya dan akan meningkatkan pelayanan," katanya seraya mengaku pihaknya kedepan kita akan memberdayakan konsultan di rumah sakit.

Sementara terkait obat-obatan kadaluarsa diduga dicampur, dr Rachman mengaku dirinya menerima laporan dari bawahan jika sudah tidak ada lagi.

"Tidak mungkin kita berikan obat kadaluarsa, bagian farmasi itu ada disiplinnya dan untuk pemusnahan obat kadaluarsa itu harus ada berita acara," lanjutnya.

Rachman menuturkan, biasanya jika obat kadaluarsa itu harus disingkirkan, disegel, disimpan dan kemudian dimusnahkan dengan adanya berita acara pemusnahan.

"Kita menerima laporan dari bawahan sudah dipisahkan, kita tidak tau mana yang betul tapi laporan mereka (farmasi-red) begitu, sudah dipisah," tuturnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu hebkh di Prabumulih anak Walikota Prabumulih H Arlan diduga ditolak saat hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Bunda kota Prabumulih.

Padahal saat itu anak Wali Kota Prabumulih dalam kondisi emergency dimana mengalami luka di bagian kepala dan harus dilakukan operasi.

Ditolak RS

Sebelumnya diberitakan, Wali kota Prabumulih H Arlan berang.

Penyebabnya, anak kandungnya yang mengalami luka cukup serius di bagian kepala mendapat penyambutan mengecewakan dan diduga ditolak oleh tim medis di salah satu rumah sakit di Prabumulih.

Peristiwa itu dialami orang nomor satu di kota Prabumulih ini saat bersama sang istri yang membawa anak hendak berobat ke rumah sakit pada Kamis (24/7/2025) malam.

Saat mendatangi di Prabumulih tersebut, Walikota diketahui tanpa pengawalan para ajudan maupun sopir pribadinya.

Diketahui anak H Arlan inisial M mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan penanganan darurat dan harus segera dioperasi.

Arlan dan istri yang panik membawa anaknya ke rumah sakit di Prabumulih, namun ia menulai pelayanan yang diberikan sangat mengecewakan.

Tidak ada tanggapan ramah atau respons cepat dari petugas medis maupun staf rumah sakit ketika melihat kondisi anaknya yang membutuhkan pertolongan tersebut.

Bahkan yang lebih membuat Arlan kesal, dokter bedah yang bertugas tidak bersedia melakukan operasi malam itu dan justru menyarankan agar operasi dilakukan pada pagi harinya atau hari ini Jumat (25/7/2025). 

Meskipun geram, H Arlan dan istri yang tak ingin ambil risiko kemudian membawa anaknya ke RS Pertamina Prabumulih.

Di rumah sakit tersebut, pelayanan dinilai jauh lebih cepat dan profesional dan anaknya inisial M langsung ditangani tim medis dan berhasil menjalani operasi dengan baik dengan 12 jahitan.

Peristiwa tersebut dibenarkan Walikota Prabumulih H Arlan ketika dikonfirmasi wartawan.

"Au deng nian (iya dek benar-red)," ungkapnya seraya membenarkan kejadian itu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, Djoko Listyano juga membenarkan hal itu dan pihaknya langsung melakukan investigasi.

"Itulah yang terjadi, tapi sebetulnya bukan ditolak tapi penghambatan pelayanan, seharusnya bisa cepat ditangani tapi kenapa harus besok pagi," ungkapnya seraya mengatakan saat ini pihaknya memanggil pihak rumah sakit.

Berdasarkan informasi dihimpun, penolakan dilakukan dokter bedah di rumah sakit di Prabumulih tersebut dengan alasan jika perlu dilakukan penanganan esok harinya agar bius diberikan sempurna. 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel