PT BPR Tutup Akses Gudang Saat Disidak Disdagperin OKU Timur, Pabrik Beras Raja Diduga Bermasalah

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Gelombang kecurigaan atas praktik curang dalam distribusi beras kembali menerjang, kali ini menyorot PT Belitang Panen Raya (BPR), produsen beras merek terkemuka Raja.

Dugaan beras oplosan dan pelanggaran standar takaran kemasan santer beredar, memicu keresahan publik yang meluas.

Sidak Disdagperin Diadang: Gudang Produksi Beras Raja Jadi Misteri

Menyikapi desakan masyarakat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) OKU Timur langsung bergerak cepat.

Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan di pabrik PT BPR di Desa Tebing Sari Mulya, Kecamatan Belitang Madang Raya, Senin (14/7/2025).

Sidak dipimpin Effendi, SE, Kepala Seksi Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

Namun, upaya Disdagperin untuk menembus tabir dugaan kecurangan terbentur tembok. Tim sidak tidak diberi izin untuk mengakses gudang produksi beras.

"Perusahaan menyatakan produksi sedang dihentikan sementara, sehingga kami tidak diperkenankan melihat langsung proses atau fasilitas produksinya," ujar Effendi, Selasa (15/7/2025).

Nanda, perwakilan PT BPR dari divisi General Affair, menjelaskan bahwa saat ini pihak manajemen sedang melakukan penelusuran internal terkait produk Beras Raja yang tengah ramai diperbincangkan karena diduga bermasalah.

Untuk meredakan tensi publik, manajemen PT BPR dikabarkan akan menggelar konferensi pers resmi di kantor pusat mereka di Palembang dalam waktu dekat.

PT BPR diketahui memiliki jaringan distribusi yang luas dengan cabang aktif di Bandung, Palembang, Bangka Belitung, dan OKU Timur. Produk mereka tersebar di berbagai daerah. Jika dugaan pelanggaran ini terbukti, dampaknya bisa merembet secara nasional, merugikan jutaan konsumen.

Meski dihadang, Disdagperin OKU Timur tak menyerah. Mereka berkomitmen melakukan pelacakan lebih lanjut hingga ke tingkat distribusi akhir. Produk Beras Raja akan diperiksa langsung di berbagai toko ritel modern dan agen sembako.

"Kami akan turun langsung ke lapangan. Produk akan dicek apakah sesuai takaran dan mutu. Bila ditemukan pelanggaran, tentu akan kami beri rekomendasi sanksi," tegas Kepala Disdagperin OKU Timur, H. Amin Zen. Beberapa jaringan yang akan diperiksa antara lain Indomaret, Alfamart, UB Mart, serta agen-agen grosir lainnya. Pemeriksaan menyeluruh ini bertujuan memastikan konsumen tidak dirugikan.

Tunggu Arahan Mentan 

Menanggapi isu sensitif ini, Pemerintah Kabupaten OKU Timur dan kepolisian setempat menegaskan tidak akan tinggal diam.

Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, ST, MM, menyatakan bahwa pemerintah daerah siap bertindak. Ia telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk segera memverifikasi informasi dan melakukan pendekatan persuasif kepada perusahaan-perusahaan beras di wilayahnya.

"Kami menunggu arahan resmi dari Kementerian Pertanian, namun dalam waktu dekat kami akan menghimbau Disperindag untuk mengecek langsung ke pabrik-pabrik. Kami ingin melihat sejauh mana potensi dugaan ini dan melakukan pendekatan awal secara persuasif," ungkap Bupati Lanosin pada Selasa (15/7/2025).

Polisi Siap Tindak Tegas, Operasi Pasar Menanti

Sikap proaktif juga ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Kapolres OKU Timur, AKBP Adik Listiyono, SIK, MH, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan menunggu arahan dari Mabes Polri. Ia juga menyatakan kesiapan untuk mengambil tindakan tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran.

"Kami sedang memantau pergerakan distribusi beras di wilayah OKU Timur. Jika ditemukan beras yang terindikasi oplosan, kami akan langsung lakukan penyelidikan. Kami juga bersiap untuk menggelar operasi pasar bersama Disperindag," tegasnya.

Untuk sementara ini, pihak kepolisian masih terus mendalami dan memantau kemungkinan adanya kejadian serupa di lokasi lain. "Ini sedang kita dalami," ujarnya.

Dugaan praktik pengoplosan ini tentu saja memantik kekhawatiran publik, tidak hanya karena potensi kerugian ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah bersama kepolisian berkomitmen menjaga integritas rantai distribusi pangan agar masyarakat tidak menjadi korban.

Abai CSR dan Tak Kooperatif!

Di sisi lain, Komisi III DPRD OKU Timur melayangkan kritik keras terhadap PT Belitang Panen Raya (BPR). Perusahaan beras tersebut dituding abai terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan tidak memberikan kontribusi yang berarti, baik kepada masyarakat sekitar maupun kepada Pemerintah Kabupaten OKU Timur.

Ketua Komisi III, Masrin Diana, didampingi Sekretaris Komisi Junaidi Majid, menegaskan bahwa keberadaan PT BPR selama ini nyaris tak berdampak positif bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

"Dari hasil kunjungan kami dan dialog langsung dengan para kepala desa serta masyarakat di sekitar lokasi PT BPR, tidak ada kontribusi nyata yang diberikan perusahaan. Bahkan, ketika kami turun langsung ke lokasi pada 27 Mei 2025, pihak perusahaan menunjukkan sikap tidak kooperatif," ujar Masrin, Selasa (15/7/2025).

Masrin mengungkapkan, pihaknya sempat mengonfirmasi langsung kepada jajaran manajemen PT BPR, termasuk Direktur JSR, terkait implementasi program CSR. Namun, jawaban yang diterima justru memperkuat dugaan bahwa tidak ada program yang dijalankan secara terstruktur dan konsisten.

"Direkturnya sendiri tidak bisa menjelaskan apa program CSR yang pernah atau sedang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial hanya menjadi formalitas, bukan komitmen," tambahnya.

Kepala desa setempat juga mengaku tidak pernah menerima bantuan atau program pemberdayaan dari perusahaan, kecuali dukungan terbatas saat perayaan HUT RI atau turnamen olahraga desa, itupun dengan proses pengajuan yang berbelit dan tidak transparan.

Junaidi Majid menambahkan, sikap tertutup PT BPR juga tampak saat perusahaan tersebut tidak menghadiri pertemuan resmi yang digelar Pemkab OKU Timur dengan seluruh pelaku usaha untuk membahas program CSR dan sinergi pembangunan daerah.

"Semua perusahaan hadir, kecuali PT BPR. Ini menunjukkan mereka tidak menghargai pemerintah daerah dan tidak memiliki itikad baik untuk bersinergi," tegas Junaidi. Ia menegaskan bahwa kewajiban pelaksanaan CSR telah diatur dalam perundang-undangan, khususnya bagi perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Komisi III juga menyoroti isu tambahan seputar operasional PT BPR. Selain harga jual beras yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, keberadaan perusahaan juga dinilai menimbulkan dampak lingkungan yang belum pernah dievaluasi secara terbuka kepada publik.

"Kalau perusahaan sudah mengambil keuntungan dari daerah ini, semestinya mereka juga hadir untuk masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya dapat debu dan limbah, sementara keuntungan dibawa keluar daerah," tandas Junaidi. Komisi III berjanji akan terus menindaklanjuti persoalan ini dan mendorong agar pemerintah daerah meninjau ulang segala bentuk kerja sama atau izin yang telah diberikan kepada PT BPR.

Isu tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bukan sekadar pelengkap, melainkan cermin kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan. Ketika perusahaan abai, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tapi juga kepercayaan publik yang bisa tergerus.

Baca juga: Disidak Pasca Dugaan Beras Oplosan, Disdagperin Sebut PT Belitang Panen Raya Tak Beri Izin ke Gudang

Baca juga: Produsen Diduga Oplos Beras Premium, PT Belitang Panen Raya Diperiksa Bareskrim

Polda Sumsel Pastikan Beras Aman

Ditengah riuhnya isu ini, Polda Sumsel ikut memonitor peredaran beras di wilayah Sumsel untuk memastikan tidak adanya pelanggaran atau oplosan pada komoditas tersebut. Hal ini berkaitan dengan isu beras oplosan premium, termasuk merek perusahaan yang ada di Sumatera Selatan.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, berdasarkan koordinasi Ditreskrimsus Polda Sumsel dengan dinas terkait yang melakukan pemeriksaan terhadap produsen, peredaran beras di Sumsel masih aman.

"Ditreskrimsus bekerjasama dengan Dinas terkait melakukan pemeriksaan produsen dan Alhamdulillah masih aman. Masyarakat tidak perlu resah, sejauh ini belum ada aduan terkait penipuan beras dalam kemasan lain atau sebagainya," ujar Nandang, Selasa (15/7/2025).

Pemantauan beras ini juga berdasarkan arahan Mabes Polri agar Polda dan jajaran memantau secara ketat peredaran beras, untuk memastikan standar mutu terpenuhi.

"Kami juga meneruskan arahan ini ke Polres-polres untuk melakukan hal yang sama. Sebagaimana yang telah saya sampaikan stok ataupun ketersediaan beras di distributor maupun produsen belum ada temuan (pelanggaran)," katanya.

Nandang mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik dan segera melaporkan ke pihak berwajib apabila ada temuan pelanggaran terhadap peredaran beras.

"Imbauan ke masyarakat, tidak perlu panik sebab kami memastikan ketersediaan beras, tidak ada (beras) yang dikhawatirkan. Apabila perkembangan nantinya masyarakat ada temuan (pelanggaran atau pengoplosan), kami siap menerima laporan," tutupnya. 

Permintaan Beras Premium Masih Stabil

Meski Bareskrim Polri telah merilis daftar sejumlah produsen beras yang diduga mengoplos beras biasa menjadi beras premium, nyatanya permintaan beras merek-merek tersebut di pasaran Palembang masih tetap stabil. Penjualan tidak menunjukkan penurunan signifikan, dan produk-produk tersebut juga tidak ditarik dari peredaran, dengan harga yang sama seperti sebelumnya.

"Penjualan stabil, 30 ton beras berbagai merek habis setiap tiga minggu," ungkap Sukirno, Manajer on Duty Supermarket Diamond, pada Selasa (15/7/2025).

Sukirno membenarkan bahwa beberapa merek beras yang disebut Bareskrim sebagai dugaan beras oplosan, seperti Sania, Fortune, Raja Ultima, dan Raja Platinum, tersedia dalam jumlah banyak di Diamond. Berbagai ukuran kemasan, mulai dari 5 kg, 10 kg, hingga 20 kg, juga lengkap tersedia di rak-rak supermarket.

Menurut Sukirno, stabilnya permintaan ini bisa jadi disebabkan oleh masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui berita tentang dugaan pengoplosan tersebut, sehingga mereka tetap membeli beras yang biasa mereka konsumsi. Selain itu, harga beras juga tetap sama, bahkan sempat mengalami kenaikan sekitar Rp4.000-Rp5.000 per 5 kg dua pekan lalu.

"Stok aman dan banyak. Biasanya saat hari kerja memang agak sepi konsumen belanja, termasuk beras, tapi ramainya saat akhir pekan bahkan bisa 2 kali lipat pembelian di hari kerja," tambahnya.

Terpisah stok beras premium di sejumlah gerai ritel di Kota Lubuklinggau Sumsel banyak yang kosong.

Kosongnya, beras premium ini setelah viral Menteri Pertanian Amran Sulaiman melapor Bareskrim Polri terkait beras premium dioplos dengan beras kurang bermutu.

Pantauan Tribunsumsel.com, di sejumlah gerai ritel modern di Kota Lubuklinggau Sumsel tampak rak-rak beras banyak kosong.

Ada juga yang masih ada stok tapi tidak dalam jumlah banyak dan bukan belasan merek yang tengah viral saat ini.

Linda salah satu pegawai Ritel Indomaret menyebut bila saat ini stok beras di ritel tempatnya bekerja memang banyak yang kosong.

"Memang sekarang lagi kosong pak, semenjak viral, beras Raja dan Sania yang biasa kami jual sekarang kosong," ungkapnya pada wartawan.

Ia menyebutkan kosongnya beras-beras merek tersebut sudah terjadi sejak satu minggu belakangan dan memang barangnya belum masuk lagi.

"Sudah satu Minggu kosong, kemarin ada tinggal dua tapi disuruh atasan ditarik (tidak boleh dijual)," ungkapnya.

Sementara digerai ritel lainnya, hanya tersedia hanya satu merek beras yang dijual, rak-rak yang biasanya menyediakan banyak pilihan kini tak terlihat.

"Hanya ada Selancar inilah pak, yang lainnya kosong," ujar Leli salah satu pegawai.

Sementara, Kabid Pengendalian Barang Pokok Disperindag Kota Lubuklinggau, Endang Erwandi menyampaikan belum ada beras premium oplosan beredar di sejumlah warung dan toko di Lubuklinggau.

"Berdasarkan temuan itu informasinya ada 212 merek beras premium yang diduga dioplos, di kita cuma ada dua merek satu fortune dan satu sovia, itu semua dari produk Wilmar, kalo untuk raja belitang tidak ada, yang ada hanya produk medium," ungkap.

Dia mengaku kedua mereka tersebut tidak beredar dipasaran dan sejumlah warung, karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi sehingga peminatnya kurang.

"Harganya terlalu tinggi, jadi kurang begitu diminati, karena memang peminatnya kurang untuk di Kota Lubuklinggau. Jika tidak laku dipasaran maka akan rusak, sehingga peredarannya terbatas," ujarnya.

Kurang diminatinya beras tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti harga jual yang lebih tinggi, hal itu lantaran karena biaya kemasan, promosi, dan branding. Sementara itu, banyak konsumen terutama di segmen menengah ke bawah lebih memilih beras biasa atau non merek karena harganya lebih terjangkau.

"Untuk peredarannya beras tersebut masih terbatas, karena memang peminatnya kurang, sekalipun ada baru sebatas agen," ujarnya.

Disamping itu lanjutnya konsumen lebih percaya pada penjual tradisional seperti pedagang pasar yang sudah dikenal. Mereka lebih mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut atau pengalaman langsung daripada label merek.

"Sebelumnya, beras tersebut pernah dipasarkan melalui Bazar, namun peminatnya kurang, bahkan teman saya juga pernah menyampaikan jika kurang peminat, sehingga mereka memilih untuk tidak menjual beras tersebut," ungkapnya. (Tribunsumsel.com/ Choirul Rahman/ Hartati/ Eko Hepronis)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com