Berita Lubuk Linggau

Ini Kata Prana Putra Sohe Anggota DPR RI Soal Pemekaran Provinsi Sumsel Barat

Pemekaran wilayah Sumatera Selatan Barat kembali mencuat setelah masuk dalam usulan finalisasi Draf Daftar Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB

Penulis: Eko Hepronis | Editor: Moch Krisna
Tribunsumsel.com/ Eko Hepronis
Anggota DPR RI Fraksi PKB H SN Prana Putra Sohe - Demi Percepatan Kemajuan, Anggota DPR RI Prana Putra Sohe Dukung Pemekaran Provinsi Sumsel Barat 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Pemekaran wilayah Sumatera Selatan Barat kembali mencuat setelah masuk dalam usulan finalisasi draf daftar usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) DPD RI.

Dalam paparannya Anggota Komite 1 DPD RI Asal Sumsel Jialyka Maharani menyebut terdapat 186 usulan daerah otonom baru, terdiri dari 15 Provinsi, 148 Kabupaten dan 23 Kota. 

Dari total 186 usulan tersebut, sembilan diantaranya wilayah Sumsel termasuk, provinsi Sumatera Selatan Barat.

Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI, Fraksi PKB Prana Putra Sohe mengapresiasi langkah DPD RI memasukkan nama Sumsel Barat sebagai daerah otonomi baru.

"Kita apresiasi senator kita dari Sumsel  dan menyambut baik serta terima kasih," kata Mantan Wali Kota Lubuklinggau dua periode ini saat dihubungi Tribunsumsel.com, Rabu (9/7/2025).

Nanan mengatakan bila langkah DPD RI bertemu langsung Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) sudah sangat tepat.

"Mereka sudah bertemu langsung dengan DPOD yang memang membidangi itu  dan harapan kita itu bisa diwujudkan," ujarnya.

Namun, kata dia semua itu kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, pihaknya belum tahu apakah itu akan menjadi perhatian khusus atau tidak.

"Tapi bila moratoriumnya dibuka efisiensi sudah tidak lagi, saya yakin dan optimis itu akan sukses," ungkapnya.

Menurut Nanan tiga wilayah terutama Lubuklinggau dari awal sangat siap dalam pengertian sudah mempersiapkan diri dari segala hal.

"Mulai dari sarana prasarana dan infrastruktur, kita sudah siap semua," ujarnya lagi.

Hanya saja, lagi-lagi semua itu kembali lagi kepada pihak yang menentukan saja, bila dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri menyatakan tidak, terpaksa semuanya harus menerima.

"Yang penting semuanya sudah siapkan semua, termasuk bukan Lubuklinggau ibukotanya tidak apa-apa," ungkapnya. (Joy

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved