Sekolah Rakyat Sedang Disiapkan di OKU Timur, Siswa Miskin Ekstrem Sedang Didata Dinsos

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Sebuah harapan baru sedang dirintis di Kabupaten OKU Timur.

Pemerintah daerah tengah mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat (SR) program pendidikan berasrama untuk anak-anak miskin dan miskin ekstrem ke pemerintah pusat.

Di mana untuk lokasi yang diusulkan berada di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Desa Taman Mulya, Kecamatan Semendawai Suku III.

Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperluas akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat paling rentan. 

Sekolah Rakyat nantinya akan menampung siswa dari tiga jenjang sekaligus diantaranya SD, SMP, dan SMA, dengan sistem asrama penuh dan seluruh biaya ditanggung negara.

Adapun sasarannya khusus bagi keluarga dalam kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok termiskin menurut klasifikasi nasional.

Baca juga: Pemkab OKU Timur Belum Terapkan ASN Boleh WFA, Tetap Bekerja Sesuai Jam Kantor

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan OKU Timur Wakimin SPd MM didampingi Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan OKU Timur, Sumali, S.Pd, pemilihan kawasan KTM sebagai lokasi pembangunan bukan tanpa alasan.

Selain status tanah milik pemerintah daerah, lahan tersebut juga memenuhi berbagai persyaratan teknis.

“Kawasan KTM ini ingin kita hidupkan kembali melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan di sana luas, milik pemda, dan sesuai kriteria teknis seperti kemiringan di bawah 10 derajat,” ujar Sumali, Senin (30/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa dua skema rencana tapak sudah disiapkan diantaranya Setplan A seluas 6,38 hektare, dan Setplan B 7,62 hektare.

"Keduanya berbentuk kotak, sebagaimana menjadi salah satu syarat teknis pembangunan SR oleh pemerintah pusat," ujarnya. 

Upaya untuk mewujudkan Sekolah Rakyat ini bukan hanya sebatas niat. Pemerintah Kabupaten OKU Timur, melalui Dinas Sosial, Disdikbud, dan Bappeda Litbang, telah melakukan audiensi langsung ke Kementerian Sosial sebagai kementerian pengampu program.

“Setelah konsultasi dengan Kemensos, kami juga sudah menggelar diskusi bersama lintas OPD untuk memperkuat komitmen daerah dalam pengajuan Sekolah Rakyat,” jelas Sumali.

Pembangunan SR ini bersifat lintas sektoral. Kementerian PUPR akan menangani konstruksi, sementara siswa didata oleh Kementerian Sosial.

Kurikulum akan disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan serta dukungan administratif lainnya.