Anggaran Perjalanan Dinas Capai Rp10,4 Miliar, Dinkes OKU Timur : Termasuk Operasional Puskesmas

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Anggaran perjalanan dinas Dinas Kesehatan (Dinkes) OKU Timur, Sumsel yang menembus angka Rp10,4 miliar dalam setahun belakangan ramai diperbincangkan publik.

Nilai fantastis ini menyulut pertanyaan, bahkan kecurigaan. Namun di balik angka yang tampak mencengangkan itu, terdapat dinamika pelayanan kesehatan yang menyebar hingga pelosok desa.

Kepala Dinas Kesehatan OKU Timur, Yakub, SKM, MM, tak menampik besarnya anggaran tersebut.

Ia menegaskan bahwa dana tersebut bukan hanya untuk kebutuhan Dinkes di tingkat kabupaten, melainkan juga mencakup operasional 24 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah OKU Timur.

“Perlu dipahami bahwa Dinkes OKU Timur membawahi lima program, 26 kegiatan, dan 112 subkegiatan. Semuanya tersebar di 20 kecamatan dan 319 desa,” ungkap Yakub saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).

Baca juga: 6 Bulan Tunggakan Insentif Dokter di OKU Timur Belum Dibayar, DPRD Desak Dinkes Segera Lunasi

Dari total Rp10,4 miliar tersebut, hanya sekitar Rp1 miliar yang dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan. Sisanya, yakni Rp9,4 miliar, dikelola oleh masing-masing Puskesmas.

Dana ini bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan dana kapitasi yang langsung masuk ke rekening Puskesmas setiap bulan.

Kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas ini, menurut Yakub, mencakup aktivitas pelayanan di luar gedung seperti Posyandu rutin di 654 titik, pembinaan kader kesehatan, kunjungan ke sekolah-sekolah untuk skrining kesehatan, edukasi stunting, serta penyuluhan kesehatan lainnya.

"Pembinaan terhadap kader, kunjungan ke sekolah sekolah dari SD, SMP dan SLTA melakukan skrining kesehatan, pembinaan UKS. Lalu enyuluhan kesehatan dan edukasi stanting terhadap siswa perempuan di tingkat SLTA dan masih banyak lagi kegiatan di luar gedung yang terkait dengan upaya promotif dan preventif," ucapnya.  

Penggunaan dana perjalanan dinas dalam angka besar memang memunculkan tanda tanya, terutama soal efektivitas dan pengawasannya.

Namun Yakub menegaskan, seluruh kegiatan tersebut bersifat promotif dan preventif dua fondasi penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

“Setiap kegiatan sudah memiliki perencanaan dan standar pengawasan. Kami bertanggung jawab agar penggunaannya sesuai dengan rencana kegiatan,” tegasnya.

Namun, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kata kunci.

Di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap penggunaan dana publik, perlu ada pelaporan yang terbuka, terstruktur, dan mudah dipahami masyarakat.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel