6 Bulan Tunggakan Insentif Dokter di OKU Timur Belum Dibayar, DPRD Desak Dinkes Segera Lunasi

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur menyoroti serius persoalan insentif dokter yang hingga kini belum dibayarkan oleh Dinas Kesehatan OKU Timur.

Di mana tunggakan selama enam bulan itu dinilai sangat memprihatinkan dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKB, Vindo Faisal Anugerah, SH, dalam Rapat Paripurna Ke-10 DPRD OKU Timur Masa Persidangan Ke-III Tahun 2025 yang digelar Selasa (3/6/2025) dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKU Timur Tahun 2024.

"Insentif dokter yang tertunggak selama enam bulan ini sejatinya sudah dianggarkan sebesar Rp 2,7 miliar pada tahun anggaran 2024. Namun hingga pertengahan 2025, hak tenaga medis tersebut belum juga dibayarkan. Ini persoalan serius yang harus segera diselesaikan," tegas Vindo dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran insentif ini sudah berlangsung terlalu lama dan menunjukkan lemahnya manajemen pengelolaan anggaran di tubuh Dinas Kesehatan.

Ia juga memperingatkan, jika masalah ini tak segera diselesaikan, para dokter yang bertugas di Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten OKU Timur berpotensi melakukan aksi mogok kerja.

"Jangan sampai pelayanan kesehatan masyarakat terganggu hanya karena kelalaian pemerintah dalam memenuhi hak tenaga kesehatan. Kami mendesak Dinas Kesehatan segera bertindak cepat dan konkret," ujarnya.

Lebih jauh, Fraksi PKB mengajak seluruh elemen DPRD dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mencermati dan mengevaluasi LKPJ Bupati OKU Timur 2024 secara objektif dan menyeluruh. 

Tujuannya agar pengambilan keputusan benar-benar membawa manfaat, keberkahan, dan kesejahteraan bagi masyarakat OKU Timur.

"Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendukung reformasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan," bebernya.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PKB juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai desa, termasuk Hotmix pengaspalan ruas jalan Margotani–Banban Rejo, Pandan Jaya–Jatimulyo, Kalirejo–Gumuk Rejo (Kecamatan Madang Suku II).

Pengecoran jalan poros Mekar Jaya–Pandan Sari (Belitang Madang Raya). Pembangunan Jembatan penghubung Banban Rejo–Dusun Kali Dua, serta rehabilitasi jembatan Jati Mulyo II–Kali Rejo.

Pengecoran jalan poros dari Desa Mekar Jaya menuju Desa Pandan Sari, Kecamatan Belitang Madang Raya.

Lalu Pengecoran jalan poros dari Desa Rasuan Darat, Kecamatan Madang Suku I, menuju Desa Banban Rejo, Kecamatan Madang Suku II.

"Pengecoran jalan dari Desa Banban Rejo Kampung III menuju Desa Pandan Sari, Kecamatan Belitang Madang Raya. Hotmix pengaspalan jalan dari Desa Dadi Mulyo menuju Desa Jati Mulyo, Kecamatan Madang Suku II," tuturnya.