Menteri LHK dan Pemprov Konsolidasikan Kesiapsiagaan Karhutla di Sumsel, Siap Beri Sanksi Perusahaan

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Hanif Faisol Nurofiq, memimpin Konsolidasi Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Hotel Aryaduta Palembang (Sabtu, 24/5/2025).

Menteri Hanif menegaskan bahwa pemerintah akan berjanji tegas terhadap para pemegang konsesi dan pengusaha sawit yang tidak menunjukkan keseriusan dalam pencegahan karhutla.

“Jika dalam dua minggu tidak ada laporan kesiapan penanganan—baik SDM, peralatan, maupun pendanaan—kami akan dikenakan sanksi administratif, bahkan pidana, sesuai UU No. 32 Tahun 2009,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang kabut asap global.

Hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga citra internasional Indonesia terkait komitmen penurunan emisi gas rumah kaca.

Meski begitu, Menteri Hanif memberikan apresiasi kepada Sumsel atas keberhasilannya menekan jumlah titik panas.

Hingga Mei 2025, Sumsel hanya mencatat sekitar 5 hektar lahan yang terbakar—terendah di antara lima provinsi rawan karhutla lainnya.

“Terima kasih kepada Pak Gubernur, Bupati, dan semua pihak. Ini pencapaian yang luar biasa,” kata Hanif.

Baca juga: Gubernur Sumsel, Herman Deru Semarakkan PLN Mobile Color Run 2025

Sementara itu, Gubernur Herman Deru memaparkan perubahan kesadaran masyarakat yang kini mulai meninggalkan tradisi membakar lahan. Namun ia mengingatkan bahwa edukasi saja tidak cukup.

Pemerintah daerah juga harus menyediakan solusi berupa alat pembuka lahan tanpa bakar seperti ekskavator dan traktor.

“Penyediaan alsintan murah melalui sistem sewa sudah mulai kami lakukan, khususnya di wilayah rawan,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kebakaran terjadi di lahan-lahan terbengkalai akibat izin yang tidak diperpanjang atau HGU yang tidak produktif.

Oleh karena itu, ia berharap dukungan regulasi dari pemerintah pusat tidak hanya dalam bentuk sanksi, tetapi juga pelatihan dan solusi jangka panjang.

“Masalah lingkungan di Sumsel bukan hanya karhutla. Kami juga dihadapkan pada dampak dari aktivitas penambangan dan eksplorasi gas. Kami siap bekerja sama dengan KLHK untuk mencari solusi berkelanjutan,” tegas HD.

Turut hadiri Wakil Ketua Umum II GAPKI Susanto, Para Bupati dan Walikota se-Sumsel, dan Para kepala OPD Pemprov Sumsel.

Baca berita menarik lainnya di google news