Ini Kata Dedi Mulyadi Soal Viral Dipanggil 'Raja' Saat Menjabat Bupati Purwakarta, Ada Asal Usulnya

TRIBUNSUMSEL.COM -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi angkat bicara terkait panggilan 'Raja' saat masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Hal tersebut viral setelah dalam acara konten youtube Bocor Halus dari Tempo menguak fakta soal panggilan raja tersebut.

Melansir dari Tribunjakarta.com, Jumat (23/5/2025) terkait hal tersebut Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada pihak Tempo, yang selalu vocal memberikan kritik kepadanya.

"Terima kasih ya kepada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam," kata Dedi Mulyadi.

"Saya sangat menghargai apa yang disampaikan, karena hal ini merupakan bagian dari proses dinamika demokrasi dan kebebasan media dalam mengungkapkan fakta data," imbuhnya.

Dedi Mulyadi lalu memberikan klarifikasi terkait panggilan 'Raja' hingga 'Mahapatih' saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

"Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya koreksi yang mungkin bukan berasal dari sumber yang tepat. Misalnya bahwa saat saya menjadi bupati, saya panggil sekretaris daerah saya dengan panggilan pati dan mahapatih," kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menyebut hal tersebut tidak benar.

Ia menegaskan tidak pernah memanggil sekdanya 'Mahapatih',dan menyematkan sebutan 'raja' kepada dirinya.

"Nah, ini tidak benar. Sekda saya yang pertama bernama Maman Rosama tidak pernah disebut mahapatih atau patih," ujar Dedi Mulyadi.

"Yang kedua disebut Hami Mulyana sudah almarhum, tidak pernah dipanggil seperti itu.

"Yang ketiga adalah Haji Fadil Karsoma juga tidak pernah disebut seperti itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,"

"Dan kemudian para sekda  tidak pernah memanggil saya raja, kepala dinas tidak pernah memanggil saya raja,"

"Termasuk di provinsi saat ini tidak ada satupun kepala dinas yang memanggil saya raja. Sekda Jawa Barat tidak memanggil saya raja sampai hari ini," imbuhnya.

Di akhir pernyataannya Dedi Mulyadi berjanji akan membawa seseorang yang akan menerangkan soal asal usul kabar tersebut.

"Namun dari manakah nama raja berasal? Nanti Wawancara lagi. Saya akan bawa sumbernya ke sana agar dijelaskan," ucap Dedi Mulyadi.

Disebut Gubernur Lambe Turah

Sebelumnya, Dedi Mulyadi kembali viral setelah disebut sebagai Gubernur Lambe Turah.

Julukan itu dilontarkan oleh anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Andi Muawiyah Ramly.

Ia mengaku tidak ambil pusing dengan julukan Gubernur Lambe Turah tersebut.

"Keun bae Aing mah disebut 'Gubernur Lambe Turah' ge, da rata-rata jelma sok hayang asup ka 'Lambe Turah'. (Tidak apa-apa saya dijuluki 'Gubernur Lambe Turah' karena saat ini rata-rata orang ikut 'Lambe Turah'," katanya, Rabu, dikutip dari TribunJabar.id.

 Dedi Mulyadi menegaskan, julukan apapun yang ditujukan padanya itu tidak penting.

Sebab, menurutnya, yang lebih penting adalah janji politik dan program kerjanya sebagai gubernur dapat terealisasi dan cita-cita menyejahterakan masyarakat dapat terwujud.

"Edek dibere gelar gubernur naon wae ge teu penting, nu penting mah naon nu di janjikeun ka rakyat di wujudkeun. (Julukan apapun kepada saya tidak penting, yang penting janji saya kepada rakyat dapat terwujud," imbuhnya.

Sebelumnya Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKB, Andi Muawiyah Ramly menyenggol Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Andi secara blak-blakan menyebut Dedi Mulyadi atau yang kerap disapa KDM sebagai 'Gubernur Lambe Turah'. 

Hal itu diucapkannya ketika rapat dengar pendapat bersama KORMI (Komite Olahraga Masyarakat Indonesia) pada Rabu (21/5/2025). 

Andi mengkritik Dedi Mulyadi yang tidak mengirimkan utusan dari Kormi Jawa Barat untuk hadir dalam acara Festival Olahraga Nasional (Fornas) yang digelar setiap dua tahun oleh Kormi. 

Pada tahun ini, Kormi akan menyelenggarakan Fornas yang ke-delapan di Nusa Tenggara Barat (NTB). 

"Kalau Pak Dedi Mulyadi, Gubernur Lambe Turah, macem-macem, dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM sepuluh juta, kalau dia bisa vasektomi. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan?" katanya.

Ia juga membandingkan Dedi Mulyadi yang lebih memilih mengongkosi anak-anak nakal untuk dididik di barak militer. 

"Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu? Naif sekali gubernur ini, sangat naif. Makanya kita gugat di forum ini. 'Hey Pak Dedi silakan utus Kormi Jawa Barat ke NTB," ujarnya.  

Gaya Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat memang tengah menjadi sorotan bukan hanya kebijakannya yang fenomenal.

Dedi Mulyadi menjadi sorotan karena kerap kali mengunggah aktivitasnya melalui akun media sosial.

Setiap aktivitasnya yang diunggah di media sosial.

Sebelum Gubernur Lambe Turah, ia dijuluki Gubernur Konten.

Meski mendapat sindirian sebagai Gubenur Konten, namun Dedi Mulyadi merasa penggunaan media sosial pribadinya justru memangkas anggaran publikasi.

Dedi merasa tak perlu lagi menyewa jasa influencer, buzzer, atau konsultan dengan anggaran yang cukup besar.

"Bea jadi gubernur konten? Keun bae, lumayan, boga YouTube sorangan, boga TikTok sorangan, teu kudu nguli-keun ka batur. Sabab nguli-keun ka influencer, harga nguli-keun ka buzzer, mahal, miliaran, malahan puluhan miliar."

"(Enggak Apa-apa jadi gubernur konten? Ya biarkan saja, lumayan, saya punya YouTube sendiri, punya TikTok sendiri, tidak perlu menyewa orang lain. Karena menyewa influencer, menyewa buzzer itu mahal, miliaran, bahkan puluhan miliar)" ungkapnya dalam acara Abdi Nagri Nganjang Ka Warga Edisi 8 di Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Rabu (21/5/2025), dilansir TribunJabar.id.

Meski segala aktivitasnya diunggah melalui akun media sosialnya, Dedi Mulyadi tidak pernah menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar tim kontennya.

Pendapatan dari media sosialnya pun mampu membayar tim produksi yang ia punya.

"Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan, ku sorangan wae. (Saya tidak perlu menyewa, tidak perlu pakai konsultan, cukup saya sendiri saja)" terangnya.

Dedi Mulyadi pun menyindir penggunaan dana besar yang sering digunakan untuk membuat sebuah pencitraan.

Sebab, kata dia, anggaran itu seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih penting.

"Lumayan kan anggaran jeung influencer, buzzer jeng konsultan ku aing dipake imah ma Icih. Bener teu? Bener. (Lumayan kan, anggaran buat influencer, buzzer, dan konsultan saya pakai untuk bangun rumah sama Icih. Benar enggak? Benar)" imbuhnya

(*)