Forum Komunikasi BPJS Kesehatan Dibentuk di OKU Timur, Dorong Program JKN Merata ke Masyarakat

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Capaian Universal Health Coverage (UHC) bukanlah garis akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang menjamin kesehatan seluruh warga.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur memahami hal itu.

Di tengah tingginya angka cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tantangan justru muncul dari hal-hal yang tidak kasat mata seperti keaktifan peserta, ketepatan data, dan keberlanjutan layanan kesehatan.

Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M., menerima kunjungan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Dwi Asmariyati, S.E., M.M.

Pertemuan tersebut tidak berhenti di tataran formalitas.

Di balik meja audiensi, mengemuka diskusi tentang strategi memperkuat jaring pengaman kesehatan daerah melalui pembentukan Forum Komunikasi BPJS Kesehatan.

Forum ini bukan sekadar struktur baru, tetapi wadah pengikat komitmen lintas sektor BPJS, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Di dalamnya, Bupati sebagai pengarah memainkan peran sentral untuk memastikan program JKN tidak hanya berjalan, tapi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Forum ini menjadi medium penting menyampaikan gagasan, menyelesaikan masalah, dan menyusun rencana kerja sama strategis,” ujar Dwi Asmariyati dalam laporannya, Selasa (20/05/2025).

Ia juga menyoroti urgensi peningkatan rekrutmen dan keaktifan peserta demi mempertahankan predikat UHC.

Data nasional menunjukkan bahwa per Mei 2025, kepesertaan JKN telah mencapai 98,20 persen atau 279,8 juta jiwa.

Di Sumatera Selatan, angka itu berada di 97,84 persen dari total 8,8 juta penduduk.

Sementara Kabupaten OKU Timur mencatat 98,23 persen atau 682.527 dari 694.832 jiwa.

Namun capaian ini belum final. Target terbaru sesuai Perpres adalah 98,6 persen. 

“Artinya, kita tinggal sedikit lagi. Tapi yang lebih penting, tingkat keaktifan peserta masih di angka 80,04 persen. Ini yang harus kita dorong bersama,” lanjutnya.