Fraksi PDIP Walk Out

Disebut Tak Butuh DPRD, Fraksi PDIP Ungkit Dedi Mulyadi Lelet Tangani Masalah Tapi Sigap Buat Konten

Doni anggota DPRD Jawa Barat membalas kritikan Dedi Mulyadi dengan mengungkit dua permasalahan di Jawa Barat yang hingga kini tak kunjung selesai. 

Penulis: Aggi Suzatri | Editor: Kharisma Tri Saputra
(Kompas.com/Faqih Rohman Syafei)
FRAKSI PDIP WALK OUT - (kiri) Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi saat diwawancarai oleh awak media di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025). (kanan) Suasana rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan (adminduk) dan pengelolaan barang milik daerah hingga BUMD di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025). 

Sebelumnya, seluruh anggota Fraksi PDI-P melakukan aksi walk out dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dengan Pemerintah Provinsi Jabar pada Jumat (16/5/2025) karena merasa kecewa dengan Dedi Mulyadi.

Adapun aksi itu dipicu oleh pernyataan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon yang dianggap merendahkan dan melecehkan martabat DPRD Jabar.

Doni menilai pidato Dedi itu telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

Sebagai informasi, saat Musrenbang di Cirebon, Dedi menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Sembilan hari yang lalu di acara Musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya, ini perlu kita sikapi bahwa beliau mendiskreditkan DPRD Jawa Barat dan mendiskreditkan anggota DPRD provinsi," kata Doni, Jumat.

Ia pun mendesak Dedi untuk menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya di Musrenbang.

Apabila tidak, kata Doni, maka anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP ogah terlibat dengan Dedi.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," tegas Doni, dikutip dari TribunJabar.id.

Pidato Dedi yang menyinggung DPRD

Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat merasa pidato Dedi Mulyadi di acara Musrenbang, di Cirebon pada 7 Mei 2025 mendiskreditkan DPRD.

Saat itu, Dedi menyatakan bahwa dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," tambahnya.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. 

Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. 

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved