Disebut Tak Butuh DPRD, Fraksi PDIP Ungkit Dedi Mulyadi Lelet Tangani Masalah Tapi Sigap Buat Konten

TRIBUNSUMSEL.COM - Polemik antara anggota DPRD Jawa Barat dengan Gubenur Dedi Mulyadi setelah rapat paripurna di Gedung  Gedung DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025) kian memanas.

Kader Fraksi PDIP, Doni Maradoni kembali melayangkan serangan setelah DPRD dikritik lambat bekerja.

Hal tersebut membuat para anggota DPRD Jabar walk out dari rapat sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai melecehkan institusi legislatif saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu.

Baca juga: Alasan Doni Maradona, Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP Walk Out Rapat karena Ucapan Dedi Mulyadi

Doni kemudian membalas kritikan Dedi dengan mengungkit dua permasalahan di Jawa Barat yang hingga kini tak kunjung selesai. 

Ia mencontohkan pembangunan di Jalan Raya Parung Panjang Bunar, Kabupaten Bogor dan Jembatan Cicangor di Kabupaten Karawang yang terlunta-lunta. 

Menurutnya, citra Dedi yang ditampilkan di media sosial dengan gagah dan keren tidak selaras dengan kinerjanya di lapangan. 

"Misalnya Jalan Raya Parung Panjang Bunar, kemarin saya dapat informasi dari konstituen saya ada anak SMP, SMK kelas satu tewas dilindas truk di jalan itu. Nah, kalau misalnya Pak Dedi Mulyadi yang memang berpihak pada rakyat, urus tuh Jalan Raya Parung Panjang. Cepat segera potong birokrasinya," ujar Doni seperti dikutip Metro TV yang tayang pada Sabtu (17/5/2025). 

Selain itu, ia juga menyoroti lambatnya Dedi Mulyadi saat menangani jembatan yang roboh di Kabupaten Karawang. 

Doni telah melakukan kunjungan ke sana dan melihat kondisi pembangunan jembatan yang belum terlaksana. 

"Kemarin saya kunjungan ke sana (Jembatan Cicangor), Pak Dedi Mulyadi dengan gagahnya bilang akan selesai tahun 2025, tapi faktanya saya cek di lapangan, perencanaannya aja belum dibuat. Terus mau bagaimana? Sementara itu jalan penghubung yang dilalui semua kendaraan," katanya. 

Doni mengkritisi agar Dedi Mulyadi tak hanya gercep bikin konten di media sosial, tetapi juga menangani permasalahan di masyarakat secara nyata. 

"Maksud saya Pak Dedi gercepnya juga seperti itu, menyelesaikan masalah yang juga pokoknya di Parung Panjang sudah ada hampir 400 jiwa yang meninggal di sana sama truk," katanya. 

Tak hanya itu, menurut Doni, Dedi Mulyadi terlihat tidak membutuhkan DPRD. 

"Di acara Musrenbang tanggal 7 Mei di Kabupaten Cirebon ada ucapan beliau yang menyampaikan bahwa kalau berurusan dengan DPRD itu lama, perlu ada rapat, rapat pleno 1 pleno 2, kita melihat bahwa Pak Gubernur tidak membutuhkan DPRD," katanya.

Kebijakan-kebijakan kontroversial yang belakangan ini dibuat Dedi Mulyadi juga tidak pernah melibatkan DPRD. 

"Dia membuat kebijakan yang kontroversial, yang jadi pembicaraan di mana-mana dan itu semua kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara," lanjutnya. 

Ia menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.

Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada. 

"Kita berpikir dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," katanya. 

Alasan Walk Out saat Rapat

Doni menilai ucapan tersebut dapat memperkeruh hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta memberi preseden buruk bagi jalannya pemerintahan daerah.

Ia menegaskan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai prinsip trias politika. 

"Kita kan konsep bernegara trias politica terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semuanya punya perannya masing-masing," ujarnya.

Baca juga: Sosok Doni Maradona, Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP "Walk Out" Rapat karena Pernyataan Dedi Mulyadi

Doni juga menekankan bahwa aksi walk out Fraksi PDI-P merupakan bentuk peringatan agar Gubernur tidak berjalan sendiri dalam membuat kebijakan.

"Kita sampaikan secara terbuka di rapat paripurna. Bagaimanapun gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Kalau gubernur anggap DPRD tidak penting, ya sudah jangan bahas apapun. Kita mau on the rule," tegasnya. 

Ia menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD adalah perwakilan rakyat yang bertugas memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Kita ini perwakilan rakyat, kan dipilih sama rakyat. Tugas kita memperjuangkan aspirasi rakyat," pungkas Doni.

Adapun, pernyataan yang dipermasalahkan Fraksi PDI-P disampaikan Dedi saat menghadiri Musrenbang di Cirebon.

Kala itu, ia berbicara mengenai pendekatannya dalam menjalankan program pembangunan yang tidak selalu mengandalkan dana.

"Duit mah nuturkeun (uang akan mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," ujar Dedi pada Rabu (7/5/2025).

Sebelumnya, seluruh anggota Fraksi PDI-P melakukan aksi walk out dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) dengan Pemerintah Provinsi Jabar pada Jumat (16/5/2025) karena merasa kecewa dengan Dedi Mulyadi.

Adapun aksi itu dipicu oleh pernyataan Dedi Mulyadi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon yang dianggap merendahkan dan melecehkan martabat DPRD Jabar.

Doni menilai pidato Dedi itu telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

Sebagai informasi, saat Musrenbang di Cirebon, Dedi menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Sembilan hari yang lalu di acara Musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya, ini perlu kita sikapi bahwa beliau mendiskreditkan DPRD Jawa Barat dan mendiskreditkan anggota DPRD provinsi," kata Doni, Jumat.

Ia pun mendesak Dedi untuk menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya di Musrenbang.

Apabila tidak, kata Doni, maka anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP ogah terlibat dengan Dedi.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," tegas Doni, dikutip dari TribunJabar.id.

Pidato Dedi yang menyinggung DPRD

Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat merasa pidato Dedi Mulyadi di acara Musrenbang, di Cirebon pada 7 Mei 2025 mendiskreditkan DPRD.

Saat itu, Dedi menyatakan bahwa dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.

"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," tambahnya.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga. 

Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi. 

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com