Alami Kesulitan Ekonomi Saat Masuk Waiting List Berangkat Haji, Masihkah Wajib Tunaikan Ibadah Haji?

Artinya:
“Yang dimaksud dengan syarat ini adalah bahwa kewajiban haji baru ditetapkan atas seseorang (bukan sekadar tetap di tanggungan) apabila ia benar-benar memiliki kemampuan yakni ia memiliki bekal dan kendaraan serta masih tersisa waktu yang cukup untuk sampai ke Makkah dengan perjalanan normal sebagaimana biasanya, yaitu dalam sehari tidak melebihi satu marhalah (jarak standar perjalanan harian).

Maka, jika jarak antara negerinya dan Makkah adalah satu tahun perjalanan, disyaratkan bahwa ia mampu secara finansial sepanjang tahun tersebut, memiliki bekal dan kendaraan untuk waktu itu seluruhnya. Apabila telah berlalu satu tahun dalam keadaan ia mampu menempuh perjalanan yang memungkinkan jamaah haji pergi dan kembali ke negerinya, maka kewajiban haji telah ditetapkan atas dirinya.

Jika setelah itu ia meninggal dunia atau jatuh miskin (bangkrut), maka kewajiban hajinya tetap ada dalam tanggungannya (tidak gugur), karena sebelumnya ia telah memiliki kemampuan namun tidak segera melaksanakannya. Namun, jika ia sakit atau jatuh miskin sebelum tiba di Makkah, atau setelah tiba namun sebelum menunaikan haji, maka hal itu menunjukkan bahwa kewajiban haji belum ditetapkan atasnya. Begitu juga jika ia jatuh miskin setelah menunaikan haji tetapi sebelum kembali ke negerinya. Maka dapat dipahami bahwa seseorang harus dalam kondisi mampu secara terus-menerus selama masa yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke Makkah, menunaikan haji, dan kembali ke negerinya.” (Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra [Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah], vol. 2, h. 64-63)

Kendati demikian, jamaah haji tersebut tetap terikat pada kesepakatan kontrak dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH), di mana penarikan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara otomatis akan membatalkan hak porsi keberangkatannya.

 Sebagai akibatnya, jamaah tidak bisa melanjutkan masa tunggu yang telah berjalan, dan bila ingin berhaji kembali, ia harus melakukan pendaftaran ulang dari awal, dengan masa tunggu yang akan disesuaikan berdasarkan tahun pendaftaran yang baru.

 Ketentuan ini diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur pembatalan BPIH karena alasan wafat, sakit, atau kebutuhan biaya mendesak. Sementara itu, dalam salah satu karyanya yang lain.

 Syekh Ibn Hajar Al-Haitami menjelaskan bahwa akad semacam ini tidak otomatis menjadi batal hanya karena adanya uzur, selama uzur tersebut tidak termasuk jenis yang menyebabkan kerusakan pada objek akad

Apabila ada uzur syar‘i yang benar-benar menghalangi secara mutlak, maka hal itu dapat membatalkan akad. Contohnya, jika seseorang menyewa untuk mencabut gigi yang sakit, namun rasa sakitnya hilang maka akad batal.

Kemungkinan rasa sakit itu akan kembali tidak menjadi pertimbangan karena bertentangan dengan prinsip asal. Demikian pula halnya dengan uzur yang bersifat nyata secara inderawi apabila terkait dengan kepentingan umum.” (Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj [Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah], vol. 7, h. 611)

Merujuk pada berbagai penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mengalami kebangkrutan sebelum berangkat ke Tanah Suci tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji.

Hal ini karena aspek kemampuan (istitha’ah) dalam berhaji dihitung sejak awal keberangkatan dari tempat tinggalnya hingga ia kembali pulang.  

Itulah penjelasannya, semoga bermanfaat. (lis/berbagai sumber)

Baca juga: Dalil Keutamaan Puasa Sunnah Ayyamul Bidh, Puasa Minimal 3 Hari Setiap Bulan di Pertengahan Bulan

Baca juga: Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Tanggal 11-13 Mei 2025 dan Bacaan Niatnya Bila Digabung dengan Puasa Senin

Baca juga: Cerita Novian Aswardani, Kadis Perkim Sumsel Naik Haji Bersama Istri Setelah 13 Tahun Menanti

Baca juga: Contoh Undangan Acara Walimatus Safar Haji 2025 yang Singkat dan Berkesan untuk Bagikan di Grup WA