Susno Duadji Bela Dedi Mulyadi yang Dikritik soal Pendidikan Barak Militer, Minta KPAI Tak Rendahkan

TRIBUNSUMSEL.COM - Kritikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal kebijakan pendidikan siswa di Barak Militer mendapat atensi dari Eks Kabareskrim, Komjen Pol Purn Susno Duadji.

Sebelumnya, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menilai anak akan menjadi korban stigma dalam program pembinaan siswa bermasalah di barak militer.

Hal ini pun membuat KPAI hingga Komnas HAM meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Baca juga: Reaksi Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM Minta Hentikan Pendidikan Siswa di Barak Militer

Sementara Susno Duadji sendiri mendukung langkah Dedi Mulyadi.

Susno mengatakan bahwa pendidikan di TNI maupun Polri bukan sembarang lembaga pendidikan. 

Sebaliknya, Susno pun mengatakan bagi orang yang menentang dan menyebut program tersebut melanggar HAM merupakan orang yang berpikir sempit.

Hal itu diungkapkannya ketika menanggapi terkait lembaga KPAI yang menentang program Dedi Mulyadi melalui channel YouTube-nya.

"Itu bagi orang yang cekak berpikir. Ingat, pikirannya itu bukan di tempat pendidikan yang abal-abal. Jangan merendahkan lembaga pendidikan militer TNI dan Polri," ujar Susno seperti dikutip dari YouTube-nya yang tayang pada Kamis (8/5/2025). 

Banyak jebolan dari pendidikan militer yang berkualitas. 

Bahkan, tak sedikit yang menjadi pemimpin negara. 

Susno pun menyebut sebagian nama-nama pemimpin tertinggi negara yang berasal dari lulusan pendidikan ala militer.

"Saya ini alumninya ya (pendidikan Polri), Pak Presiden Prabowo itu alumninya (militer), para menteri alumninya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alumninya, Presiden Soeharto alumninya dan banyak petinggi-petinggi RI ini alumni pendidikan militer," katanya. 

Baca juga: Sosok Adhel Setiawan, Wali Murid Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Soal Kirim Siswa ke Bara

Menurut Susno, justru hak asasi manusia diajarkan di sana. 

Ia pun meminta agar KPAI tidak merendahkan pendidikan militer. 

"Jangan merendahkan pendidikan militer, justru di sana lah HAM diajarkan. HAM itu bukan hanya teori ditegakkan, (tapi) dipraktikkan. TNI belajar masalah HAM, TNI mempraktikkan, kalau ada satu dua yang melanggar ya biasa tidak ada yang sempurna di dunia ini," ujarnya. 

Susno yang tersinggung dengan kritikan KPAI pun meminta agar jangan asal menuduh bahwa lembaga pendidikan militer cenderung melanggar HAM. 

"Anda pergi dulu ke sana belajar deh, lihat bagaimana mendidik di situ. Jam istirahat diperhatikan, jam untuk beribadah diperhatikan, jam olahraga diperhatikan kemudian apa yang dididik di situ tentang Pancasila, bagaimana mempraktikkannya, tentang HAM bagaimana mempraktikkannya, luar biasa."

"Jadi anda terlalu merendahkan lembaga pendidikan militer, kalau lembaga pendidikan militer cenderung melanggar HAM ya anda masuk lah berhentikan, kasih tahu Panglima TNI apa yang harus diubah," katanya. 

Kritik dari Komnas HAM, DPR dan KPAI

Komnas HAM sebelumnya meminta agar program pembinaan di barak militer ini ditinjau ulang.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut, urusan edukasi untuk warga sipil bukanlah bagian dari kewenangan militer.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu,” ujar Atnike di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menilai, kunjungan siswa ke barak TNI sah-sah saja bila tujuannya untuk edukasi karier, seperti mengenal tugas-tugas tentara.

Namun, jika anak-anak dilatih dengan metode militer, itu menjadi persoalan lain.

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana.

Politikus PDI-P ini menilai pendekatan militeristik bukan solusi utama untuk menangani siswa bermasalah.

“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” kata Bonnie lewat pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Baca juga: Geramnya Dedi Mulyadi Disebut Bapak Tiri oleh Warga Cirebon Gegara Jalan Rusak: Marah ke Bupati

Ia menekankan, program semacam ini harus melalui kajian matang, mengingat masih banyak cara lain yang lebih tepat untuk membentuk karakter siswa tanpa harus menggunakan metode militer.

Sementara itu, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menyoroti potensi stigma yang bisa menimpa anak-anak dalam program tersebut.

Dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Selasa (6/5/2025), Aris menyebut bahwa anak-anak yang masuk kategori bermasalah tetaplah kelompok rentan yang butuh pendekatan khusus.

Sementara itu, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menyoroti potensi stigma yang bisa menimpa anak-anak dalam program tersebut.

Dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Selasa (6/5/2025), Aris menyebut bahwa anak-anak yang masuk kategori bermasalah tetaplah kelompok rentan yang butuh pendekatan khusus.

“Pada prinsipnya begini, anak ini masuk dalam kelompok rentan, karena dia masuk dalam kelompok rentan maka dia butuh pendekatan-pendekatan khusus, dia butuh perlindungan.

Nah di dalam ruang lingkup perlindungan anak itu ada tahapan bagaimana pemenuhan hak anak, yang kemudian baru pada tahapan perlindungan khusus anak,” jelas Aris.

“Artinya kalau kemudian program ini menyasar kepada anak-anak yang dalam tanda kutip ya, anak nakal, anak bermasalah, saya kira juga persoalan tersendiri, karena kemudian akan menjadi anak korban stigma,” tambahnya.

Dedi Mulyadi Pastikan Tak Langgar Hak Anak

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi mengeklaim metode pendidikan dengan membawa siswa nakal ke barak militer tidak melanggar hak-hak anak. 

"Jadi model itu (siswa nakal dibawa ke barak militer) yang kami kembangkan, kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri," kata Dedi di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Kuningan, Jakarta, Kamis (8/5/2025), dilansir dari Kompas.com.

Dedi menjelaskan, metodologi pendidikan di barak militer bertujuan untuk membantu pola hidup siswa menjadi teratur.

Adanya kebijakan militer terhadap anak kategori nakal ini menumbuhkan rasa disiplin.

Dia mengatakan, siswa akan menjalani pendidikan di barak militer selama 28 hari dengan beberapa aturan, seperti waktu tidur pada pukul 22.00 WIB, bangun pagi pada 04.00 WIB, dan beribadah ke masjid bagi yang beragama Islam.

Kemudian, para siswa mendapat bimbingan rohani dari tokoh agama yang menjadi bimbingan konseling.

"Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga, setelah mereka berolahraga, mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana yang didapatkan di sekolah," ujarnya.

Dedi mengatakan, Pemprov Jawa Barat mendatangkan guru dari berbagai tempat untuk memberikan pembelajaran seperti di sekolah.

"Dan kemudian maghrib mereka masuk masjid lagi, belajar ngaji lagi, kemudian sampai isya, dan kemudian nanti mereka makan malam dan kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam," tuturnya.

Lebih lanjut, Dedi juga memastikan hingga saat ini tidak terjadi kekerasan fisik dari program pendidikan siswa nakal di barak militer. 

"Ya kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan, dan sampai hari ini tidak ada (kekerasan)," ucap dia.

(*)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com