Sosok Adhel Setiawan, Wali Murid Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Soal Kirim Siswa ke Barak

TRIBUNSUMSEL.COM - Adhel Setiawan, salah satu orang tua siswa melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komnas HAM melalui Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia pada Kamis (8/5/2025) terkait kebijakan pembinaan anak oleh TNI di barak militer.

Adhel Setiawan tidak sepakat dengan kebijakan Dedi Mulyadi lantaran adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Bahkan, Adhel Setiawan menyebut Dedi Mulyadi tak paham dengan falsafah pendidikan untuk anak.

Baca juga: Dedi Mulyadi Dilaporkan Wali Murid ke Komnas HAM Minta Hentikan Pendidikan Siswa di Barak Militer

Adhel Setiawan diketahui merupakan warga asal Babelan, Kabupaten Bekasi.

Nama Adhel Setiawan sendiri pernah disorot melayangkan somasi kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Demokrat (PD) untuk mencoret bacaleg DPR RI dari Partai Demokrat berinisial ASS yang menggunakan gelar dan ijazah palsu pada tahun 2018.

Kala itu, Adhel Setiawan menjabat sebagai Ketua Forum Silaturahmi Alumni (FSA) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lintas Generasi.

Adhel Setiawan juga berprofesi sebagai anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Almisbat.

Selain itu, Adhel menjabat Koordinator Sindikasi Demokrasi Indonesia.

Ia melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ke DKPP.

Adhel juga tergabung dalam Defacto & Partners Law Office sebagai partner manager.

Baca juga: Reaksi Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM Minta Hentikan Pendidikan Siswa di Barak Militer

Laporkan Dedi Mulyadi

Terkini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh Adhel Setiawan, selaku orang tua, melalui Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia pada Kamis (8/5/2025) terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Adhel, laporan tersebut berkaitan dengan kebijakan pembinaan anak oleh TNI di barak militer yang dinilai berpotensi melanggar HAM. 

Ia menegaskan tidak setuju dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang memasukan siswa ke barak.

Untuk itu, ia meminta kebijakan tersebut dihentikan.