Resah Soal Preman Berkedok Ormas, Prabowo Temukan Jalan Keluar, Pembinaan hingga Sanksi

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dibuat resah dengan maraknya premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang belakangan mencuri perhatian.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Prasetyo Adi mengatakan, maraknya premanisme berkedok ormasi ini membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif. 

Prabowo pun berpesan agar tidak boleh ada lagi aksi-aksi premanisme berbungkus ormas yang menganggu iklim usaha. 

"Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025). 

"Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," imbuh dia. 

Baca juga: Sindiran Habib Rizieq Pada Pemerintah: FPI Dibubarkan, Ormas Preman Masih Aman?

Prabowo pun sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencari jalan keluar atas permasalahan preman berkedok ormas. 

Salah satu jalan keluar yang dibicarakan adalah kemungkinan pembinaan kepada ormas agar tidak mengganggu iklim usaha dan keamanan ketertiban masyarakat. 

Namun, jika ditemukan tindak pidana, pemerintah bersama aparat penegak hukum tak segan-segan memberikan sanksi. 

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," ucap Prasetyo. 

Lebih lanjut ia menyatakan, pemberantasan aksi premanisme tidak hanya bergantung pada Satuan Tugas (Satgas) anti premanisme. 

Baca juga: Jenderal Dudung Sebut Prabowo Minta Ormas Tak Ganggu Apalagi Memalak Masyarakat, Bantah TNI Takut

Menurutnya, fungsi itu turut bisa dijalankan oleh Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), salah satunya melalui pembinaan. 

"Kalau itu berada di daerah-daerah, di kabupaten atau di provinsi, kemudian kalau misalnya itu sudah mulai masuk ke tindak kriminal, bisa teman-teman polisi sudah masuk menangani di situ. Jadi ya sudah berjalan, tidak perlu menunggu adanya Satgas atau tim khusus," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas tertentu marak terjadi. Sejumlah ormas meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran hingga mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat. 

Terkait masalah BYD, Indonesia baru mengetahui setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendapat aduan dari markas besar BYD di Shenzhen, China, saat kunjungan beberapa waktu lalu.