Ditegur Dedi Mulyadi, SMK di Bekasi Batalkan Perpisahan ke Bali usai Wali Murid Ngadu Biaya Rp6 Juta

Padahal, orangtua siswa juga harus membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000.

Dengan begitu, ibu tersebut harus mengeluarkan Rp 300.000 setiap bulan ke sekolah. Ia pun mengaku keberatan dengan jumlah tersebut. 

Jadi totalnya berapa?" tanya Dedi.

"Jadi, bersama SPP itu Rp300.000, lalu kami juga diwajibkan membayar untuk akhir tahun dan biaya lainnya. Total semua untuk biaya ke Bali itu, kalau tidak salah, Rp5 juta sampai Rp6 juta," ujar ibu itu kepada Dedi.

Wanita berbaju katun rayon itu lantas menyinggung larangan kegiatan study tour ke luar kota yang pernah dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi. 

"Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour ke luar kota Pak?" kata ibu tersebut.  "Harus bayar berapa?" tanya Dedi.

Mendengar total biaya tersebut, Dedi langsung memberikan peringatan tegas kepada sekolah terkait untuk menghentikan kegiatan study tour ke Bali.

“Untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi, saya minta hentikan rencana perjalanan ke Bali. Kewenangan izin ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau tetap dipaksakan, kami tidak segan-segan mengambil tindakan nyata,” ucap Dedi.

Dedi juga menegaskan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah diminta segera menghubungi pihak sekolah guna menyampaikan instruksi penghentian kegiatan tersebut.

Setelah mendengar jawaban Dedi, ibu tersebut sedikit lega

Diketahui, Dedi Mulyadi telah menyampaikan imbauan agar sekolah tidak mengadakan study tour yang membebani orangtua murid secara ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa banyak orangtua terpaksa berutang atau menjual barang berharga demi membiayai perjalanan study tour anak mereka.

Kegiatan semacam itu, menurutnya, harus mengedepankan nilai edukatif dan bukan menjadi ajang komersialisasi oleh sekolah.

Sebagai alternatif, Dedi menyarankan agar kegiatan pendidikan di luar kelas dilakukan di lingkungan sekitar yang masih memiliki nilai edukatif. 

Dedi  menegaskan bahwa kebijakannya ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan berkarakter dan mengurangi beban ekonomi masyarakat.