Kasus Korupsi Rp 4,6 Miliar, Mantan Ketua Bawaslu OKU Timur Divonis 2 Tahun, Jaksa Ajukan Banding

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) OKU Timur, Ahmad Gufron divonis penjara 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan atas kasus korupsi yang merugikan negara Rp 4,6 miliar. 

Vonis itu adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang dalam sidang yang digelar Senin, 17 Maret 2025 atas kasus korupsi dana hibah Pilkada 2020-2021 

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Ghufron tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer terkait tindak pidana korupsi. 

Namun, ia dinyatakan bersalah atas dakwaan subsidair, yakni turut melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Atas perbuatannya, Ahmad Ghufron dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp200 juta, yang nilainya dipotong dari total uang sitaan perkara senilai Rp2,47 miliar.

Baca juga: Mantan Ketua Bawaslu OKU Timur Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Rp4,6 M, Kejari Dalami Keterangan Saksi

Masa tahanan yang telah dijalani terdakwa sejak proses penyidikan akan diperhitungkan sebagai pengurang dari total hukuman. Ghufron pun diputuskan tetap berada dalam tahanan hingga proses hukum selesai.

Meski vonis telah dibacakan, Kejaksaan Negeri OKU Timur memutuskan untuk mengajukan banding.

Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur, Andri Juliansyah, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Hafiezd didampingi Kepala Seksi Intelijen Aditya C. Tarigan, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa memori banding telah disampaikan ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada 24 Maret 2025 hanya beberapa hari jelang perayaan Idul Fitri.

"Setidaknya ada tiga alasan pokok yang mendorong tim jaksa untuk mengajukan banding," katanya, Kamis (17/04/2025).

Pertama, soal penerapan pasal. Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini Ghufron layak dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Namun, majelis hakim tingkat pertama hanya memutuskan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair dengan pasal yang sama," ucapnya. 

Alasan kedua berkaitan dengan disparitas hukuman. Jaksa menilai vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan awal, yakni pidana penjara tujuh tahun enam bulan serta denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

“Posisi terdakwa sebagai Ketua Bawaslu OKU Timur yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) membuat tanggung jawab hukumnya jelas. Karena itu kami anggap vonis ini tidak mencerminkan rasa keadilan,” tegas Hafiezd.

Alasan ketiga menyasar penetapan uang pengganti kerugian negara. Dalam tuntutan, jaksa meminta Ahmad Ghufron membayar Rp2,1 miliar, yang telah dikurangi pengembalian dari terdakwa sebesar Rp80,5 juta.