Sudah Ditahan, Eks Wawako Palembang Finda 2 Kali Tak Penuhi Pemeriksaan Jaksa, Alasan Sakit

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Mantan Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang Fitrianti Agustinda yang kini ditahan di Lapas Perempuan Merdeka sudah 2 kali tak memenuhi pemeriksaan jaksa dengan alasan sakit. 

Diketahui, Finda, sapaan akrabnya bersama sang suami, Dedi Sipriyanto ditahan atas kasus dugaan penyalahgunaan Pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang Tahun 2020-2023.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palembang, Hutamrin mengatakan, Fitrianti seharusnya menjalani pemeriksaan kembali oleh penyidik hari.

"Benar pada Kamis  (10/4/2025), keduanya dipanggil. Namun yang hadir dari hanya suaminya yakni Dedi Sipriyanto, sedangkan Fitrianti tidak datang. Termasuk panggilan hari ini juga tidak datang," bebenya.

Baca juga: DPRD Palembang Ganti Ketua Komisi I, Fitrianti Agustinda Sebut tak Ada Dana Hibah & Kerugian Negara

Kata Hutamrin, Finda yang diperiksa sebagai tersangka tak hadir dengan alasan sakit. 

"Sudah dua kali dipanggil status tersangka, Fitrianti pun tidak hadir dengan alasan sakit," tegasnya sambil bersangkutan dengan menunjukan surat keterangan sakit. 

Jika nantinya saat dilakukan pada pemanggilan ketiga, sambung Hutamrin, bersangkutan beralasan sakit kembali, dirinya akan mengirim dokter dari kejaksaan untuk mengecek.

"Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah bersangkutan ini dapat diperiksa atau dtidak dapat diperiksa," teganya. 

Selain itu, lebih jauh Hutamrin mengatakan untuk mengetahui rekam medisnya.

"Di sini kita mengedepankan hak Azasi manusianya, tetapi bukan suatu alasan untuk tidak dilakukan pemeriksaan," katanya. 

Ketika ditanya mengetahui sakit yang diderita Fitrianti seperti ketengan surat, ditambahkan Hutamrin, bersangkutan tensi kemarin agak tinggi.

"Dan hari ini haidnya sakit, kita lihat nanti ya. Yang pasti keterangan sakit sah melalui instansi hukum," tutupnya.

Ditahan

Setelah diperiksa sekira 7 jam oleh penyidik Pidsus Kejari, Palembang, mantan akil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda dan suaminya Dedi Sipriyanto ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa (8/4/2025), malam.

Keduanya diduga terlibat penyalahgunaan Pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang Tahun 2020-2023

Seperti pantauan Sripoku.com, dengan tangan diborgol dan mengunakan baju tahanan kejari Palembang berwarna pink, perkara Pasutri ini untuk langsung digelar oleh Kajari Palembang Hutamrin di ruang Aula Baharudin Lopa.

Dengan kepala tertunduk, Fitri ketika dicecarkan pertanyaan oleh awak media membantah tudingan yang dialamatkan kepanaya dan suami.

"Tidak ada dana hibah digunakan dan tidak ada kerugian negara," ucap Fitriyanti saat digiring hendak menuju mobil tahanan dan dibawa ke lapas perempuan di Merdeka.

Fitrianti, juga mengatakan dirinya sudah bekerja secara maksimal.

"Saya bekerja sudah maksimal, " katanya kembali sambil tersenyum.

Sedangkan Hutamrin menegaskan terkait status tersangka hingga keduanya ditahan.

"Benar hari ini keduanya ditetapkan tersangka, terkait dugaan penyalahgunaan Pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang Tahun 2020-2023, yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan menimbulkan potensi kerugian keuangan negara," ungkap Hutamrin, Kajari, Palembang saat menggelar perkara keduanya.

Lanjut Hutamrin, mulai hari ini (semalam, red) keduanya dilakukan penahaan selama 20 hari kedepan.

"Dilakukan penahan 20 hari ke depan dilapas Pakjo untuk suaminnya yakni Dedi. Sedangkan Fitriyanti ditahan di lapas merdek," katanya.

Meski begitu, lanjut Hutamrin, pihaknya sudah melaksankan tugas secara proporsional dan mengedepankan azaz praduga tak bersalah.

"Kita sudah melaksanakan tugas secara proporsional dan mengedepankan aza praduga tidak bersalah," tegasnya sambil mengatakan untuk kerugian negara masih dalam perhitungan oleh BPKP.

Ditambah Hutamin, keduanya sementara diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel