Penjelasan Dadang Kosasih, Kabid Lalu Lintas Dishub Bogor Soal Pemotongan Uang Bantuan Sopir Angkot

TRIBUNSUMSEL.COM - Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Dadang Kosasih mengungkap duduk perkara kasus  pemotongan uang kompensasi sopir angkot di kawasan Puncak.

Sebelumnya, Dadang Kosasih sempat menangis dikaitkan dengan tudingan pemotongan dana bantuan dari Dedi Mulyadi kepada sopir angkot

Dadang mengungkapkan awal mula adanya temuan dugaan pemotongan bantuan sebesar Rp200 ribu kepada sejumlah sopir angkot.

Baca juga: Tangis Dadang Kosasih, Kabid Lalu Lintas Dishub Bogor Viral Soal Pemotongan Uang Bantuan Sopir

Dadang mengatakan bahwa sudah ada larangan yang dilakukan jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Sesuai yang ada di lapangan itu saya penindakan pada hari Selasa sesuai arahan pak Gubernur setiap yang sudah mendapatkan subsidi yang ada penarikan di jalan, kita lakukan penindakan, ternyata dari situ awalnya saya yang menemukan itu (pungli)," ujar Dadang Kosasih, YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu, (6/4/2025).

Dishub mendapati sejumlah angkot yang masih nekat beroperasi meski sudah ada larangan.

Menurut Dadang, ada angkot pertama yang ia hentikan sempat memberontak karena dirinya tidak mendapat uang kompensasi.

"Kita awalnya gak tahu ada pemungutan, pas kita setop sopir pertama berontak, saya tanya 'kenapa masih beroperasi, bapak harus adil', katanya 'Kenapa sopirnya aja yang dikasih, sedangkan sopir ke dua enggak, pemilik juga enggak dikasih'," ujar Dadang.

Kemudian, Dadang kembali menemukan adanya sopir angkot ketiga yang masih beroperasi lantaran dana bantuannya dipungut Rp200 ribu.

Dari sanalah kata Dadang terbongkar pemungutan soal dana bantuan sopir angkot oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Yang ketiga saya tindak disitu, pak saya izin kita ada pemungutan, nah disitulah pak," kata Dadang.

"Yang mungut siapa?" tanya Dedi Mulyadi.

Baca juga: Segini Total Uang Bantuan untuk Sopir Angkot Puncak dari KDM yang Disunat KKSU, Capai Rp11,2 Juta

Dadang lalu menjawab dari hasil penelusuran pihaknya yang melakukan pungutan adalah KKSU (Kelompok Kerja Sub Unit). 

"Yang mungut saya tanya ke sopir siapa yang pungut? Dari situ saya baru punya data. Tetap saya kasih penindakan diputar balik oleh saya tidak beroperasi. Sekarang siapa yang mungutnya dibawalah ke pos sama saya? Ternyata ke KKSU," jawab Dadang lagi.

KKSU menurut Dadang berada di bawah naungan Organda (Organisasi Angkutan Darat) atau organisasi para pengusaha angkutan. 

Dadang juga mengaku melaporkan dugaan pemungutan itu ke Kapolres.

"Ada sekitar 15 yang dipinta oleh KKSU," ujar Dadang.

Pihaknya lalu meminta bantuan Organda setempat untuk dipertemukan dengan KKSU untuk mengetahui lebih jelas soal pemotongan tersebut.

"Saya minta bantuan Organda untuk memediasi, saya pengin ketemu dengan namanya KKSU dan saya pengin ketemu dengan koordinator sopir," katanya.

Menurutnya sempat terjadi kesalahpahaman setelah dugaan pungli tersebut sampai terdengar oleh Gubernur Dedi Mulyadi dari salah satu sopir angkot.

"Akhirnya datanglah malam-malam, pas besoknya KKSU datang ke saya nah yang sopirnya belum. Pak Emen keburu dengan bapak komunikasi. Saya keduluan Pak Gubernur," ungkap Dadang Kosaih.

"Pak Gubernur lebih tahu duluan kaget saya, percakapan itu luar biasa dan ada data lebih akurat karena dari Pak Emen menyatakan seperti itu, cuma disayangkan waktu itu punteun pak disebutkanlah Dinas Perhubungan, padalah kita sebagai penindaknya saja di situ saya agak sedikit emosial," kata Dadang disambut tawa Dedi Mulyadi.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menyampaikan akan menyiapkan kompenasasi lagi bagi mereka yang belum menerimanya.

Dadang juga menyayangkan adanya pemungutan terhadap sopir angkot. Menurutnya tindakan tersebut salah satu hal yang menghinakan.

"Saya jujur pak Gubernur, namanya pemotongan itu menghinakan diri, saya tidak akan melakukan hal yang tercela," katanya.

Dadang juga meluruskan bahwa Dishub Kabupaten Bogor tidak terlibat dalam pemotongan dana bantuan seperti yang disampaikan Eman, sopir angkot kepada Dedi Mulyadi.

"Karena pembagian itu betul, cuma kan dia gak tahu antara Kabupaten dengan Provinsi, kan pembagiannya dengan Provinsi di KUPT itu, ini perlu saya klarifikasi ke bapak saya, jadi saat itu saya berontak namanya Emen harus mempertanggungjawabkan ini, tapi dia kooperatif itu luar biasa," katanya.

"Saya pastikan tidak ada, karena kalau misalkan ada pas di mediasi pasti disebutkan, jadi saya cuma nitip ke KKSU tolong balikkan hak sopir," katanya.

Sebelumnya, Dadang tak menampik ada sopir angkot yang mengeluarkan uang dari kompensasi tersebut.

Dadang berdalih, uang tersebut diberikan para sopir angkot sebagai ucapan terima kasih. 

Ia menyebut, jumlah uang yang terkumpul dari para sopir angkot mencapai Rp11,2 juta. 

"Tentatif, jadi sopir itu ada yang ngasih Rp500 ribu, Rp100 ribu, ada yang Rp200 ribu," bantahnya.

"Jadi tidak semuanya yang beredar sekarang diinformasi di media itu ada Rp200 ribu tidak."

Dadang menegaskan, setiap sopir angkot diberi kebebasan untuk menentukan jumlah uang yang diberikan. Mulai dari Ro50 ribu hingga Rp200 ribu. 

 Kini, Dadang memastikan masalah tersebut telah diselesaikan secara damai. 

Uang yang terkumpul dari para sopir pun telah dikembalikan. 

"Udah, clear. Semuanya udah dikembalikan ke sopir yang berhak nerimanya."

"Dan sekarang bilamana ada kendaraan yang masih beroperasi, kita lakukan penindakan secara tegas," ucapnya.

Pengakuan Sopir Angkot

Emen, seorang sopir angkot di Puncak Bogor, telah menyampaikan permintaan maaf kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor terkait pemotongan dana bantuan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Permintaan maaf ini disampaikan melalui surat pernyataan yang ditandatangani Emen.

Dalam suratnya, Emen menjelaskan bahwa masalah pemotongan dana bantuan yang sempat ia sampaikan sebelumnya kini telah diselesaikan.

"Alhamdulillah dari ini semua udah clear dengan semuanya dan apa yang dibicarakan dengan Gubernur Dedi Mulyadi, itu hanya klarifikasi saja, maka dengan ini saya ralat."

"Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari manapun. Dan saya mohon maaf sebesarnya terutama pada Organda dan Dishub Kabupaten Bogor," kata Emen.

Baca juga: Sosok Emen, Sopir Angkot Puncak yang Bongkar Pemotongan Bantuan dari Dedi Mulyadi Mendadak Ciut

Ia juga menegaskan bahwa Organda dan Dishub tidak terlibat dalam pemotongan dana tersebut.

"Adapun pihak terkait Organda dan Dishub itu tidak terkait dengan program tersebut, hanya ada di lokasi yang memberikan kompensasi tersebut tidak ada keterkaitan dengan masalah tersebut," katanya.

Gubernur Dedi Mulyadi sebelumnya menghentikan operasional angkot di jalur Puncak Bogor selama sepekan saat libur Lebaran 2025 untuk mengantisipasi kemacetan.

Sebagai kompensasi, sopir angkot dijanjikan mendapatkan total bantuan sebesar Rp1,5 juta, yang terdiri dari Rp1 juta uang tunai dan Rp500 ribu dalam bentuk sembako.

Namun, Emen sebelumnya mengeklaim hanya menerima Rp800 ribu dari total bantuan tersebut, dan menyebut adanya pemotongan yang dilakukan oleh oknum pegawai Dishub dan Organda.

"Kan dari bapak sekian, bilangnya (potongan) keikhlasan, tapi dipatok Rp200 ribu," kata Emen.

"Itu pak dari Dishub Kabupaten Bogor, organda sama KKSU," kata Emen.

Namun, sayangnya Emen tak mengenal pasti nama-nama pegawai Dishub Kabupaten Bogor yang memotong bantuan Dedi Mulyadi itu.

"Siapa saya kurang tahu, pokoknya orang-orang Dishub. KKSU juga bukan ketuanya, ada oknum," katanya.

Kendati demikian, Emen menyebut satu nama dari KKSU.

"Nerimanya? Tahu pak, ketuanya pak Nandar," kata Emen saat ditelepon Dedi Mulyadi.

Dia yang tergabung dalam komunitas Seksi juga menyerahkan uang Rp200 ribu per orangnya.

"Gak tahu, kita mah cuma diminta. Semuanya, saya aja komunitas ada 20 nyerahin Rp4 juta ke KKSU, kata KKSU buat Dishub baru organda, KKSU," ujar Emen.

Meskipun Emen telah meralat ucapannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku pemotongan dana bantuan akan tetap dilanjutkan.

"Sopirnya sudah menyampaikan pernyataan sudah dibalikin," katanya.

"Saya sih selidiki saja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan soal lain, tapi BAP-nya (Berita Acara Perkara) harus tetap ada," imbuh Dedi Mulyadi.

KKSU Minta Maaf

Salah satu Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) bernama Nandar akhirnya muncul mengklarifikas terkait pemotongan uang kompensasi sopir angkot.

Mengutip dari Tribunnewsbogor.com, Nandar bersama Emen pun sudah bertemu dan melakukan klarifikasi soal uang itu.

Namun Nandar tetap bersikukuh melakukan potongan dan mengklaim hanya menerima dari para sopir angkot.

"Saya mohon maaf, mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih," kata Nandar.

Ia juga mengungkap total uang yang dipotong itu sejumlah belasan juta.

"Itu total nilainya Rp 11.200.000. Rekan-rekan sudah sepakat, kita kembalikan," kata Nandar.

Tak hanya itu, Nandar juga meminta maaf kepada sopir yang belum mendapatkan bantuan dari Dedi Mulyadi.

"Saya mohon maaf juga, karena waktu itu di situ sudah mendesak, Kami tidak ada waktu lagi untuk mendata, jadi apa adanya yang didata di lapangan, yang sehari-hari narik. Jadi yang tidak terdata, yang tidak kebagian, itu tidak ada di lapangan," jelasnya.

Nandar juga memastikan kalau uang yang diterimanya itu tidak mengalir ke Dishub dan Organda.

"Saya mohon maaf untuk Dishub, untuk Organda. Saya tidak ada masalah sangkut paut ke masalah Dishub. Tidak ada istilahnya imbalan ke Dishub, sama sekali tidak ada," tandasnya.

Sementara itu, Emen juga tiba-tiba mengklarifikasi kalau saat itu Dishub dan Organda ada di lokasi untuk pembagian bantuan saja.

"Untuk Dishub dan Organda hanya ada yang memberikan dan ngumpul pada waktu di lokasi. untuk masalah dishub dan organda tidak ada sangkut pautnya, hanya memberikan di lokasi tersebut," tuturnya.

Ia juga memebenarkan kalau uang yang dipotong itu akan dikembalikan oleh KKSU ke para sopir angkot.

"Sudah berkoordinasi, uang Rp 11,2 juta akan dikembalikan ke sopir angkot. Soal uang potongan itu bukan masalah, hanya salah paham saja," tandasnya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi meminta kasus itu tetap diselidiki meski uangnya sudah dikembalikan.

"Logika sederhana : "Kalau ada pengembalian, itu artinya didahului oleh pengambilan". Satu kata dari saya ; SELIDIKI !!!," tulis Dedi Mulyadi di akun Instagramnya.

Seperti diketahui, dari total bantuan Rp 1,5 juta, sopir angkot seharusnya mendapat uang tunai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu.

Namun setelah disunat Rp 200 ribu, para sopir angkot hanya mendapat uang tunai Rp 800 ribu.

Emen, sopir angkot Cisarua mengatakan kalau pemotongan itu dilakukan oleh sejumlah oknum.

(*)

Baca berita lainnya di google news