Sosok Oknum Potong Uang Bantuan untuk Sopir Angkot Rp200 Ribu, Dedi Mulyadi Geram: Preman Berseragam

TRIBUNSUMSEL.COM- Dedi Mulyadi bakal menindak tegas oknum yang diduga melakukan pemotongan uang bantuan untuk sopir angkot Puncak Bogor.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mendapat informasi jika uang kompensasi yang diberikan untuk sopir angkot tidak diterima secara penuh setelah disunat Rp200 ribu.

Salah seorang sopir angkot, Emen mengungkap sosok yang berani menyunat bantuan Gubernur Dedi Mulyadi untuk sopir angkot.

Menurutnya pihak yang menyunat adalah oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU).

Baca juga: Geramnya Dedi Mulyadi Tahu Uang untuk Sopir Angkot Puncak Bogor Disunat Rp200 Ribu: Proses Hukum!

Sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor yang seharusnya mendapatkan uang Rp1,5 juta dan Rp500 ribu dalam bentuk sembako kini justru hanya menerima uang Rp800 ribu.

"Itu pak dari Dishub Kabupaten Bogor, organda sama KKSU," kata Emen, dilansir dari unggahan Instagram Dedi Mulyadi, Kamis, (3/4/2025) 

Sayangnya, dia tak mengenal pasti nama-nama pegawai Dishub Kabupaten Bogor yang memotong bantuan Gubernur Jabar KDM.

"Siapa saya kurang tahu, pokoknya orang-orang Dishub. KKSU juga bukan ketuanya, ada oknum," katanya.

Emen juga menyebut satu nama dari KKSU.

"Siapa ketua KKSU yang nerima itu?"  

"Pak Nandar pak'" kata Emen. 

KDM menganggap bahwa tindakan tersebut termasuk premanisme.

"Berarti itu premanisme, pak," kata Dedi Mulyadi. 

"Itu preman yang berbaju seragam itu pak," sambung Dedi Mulyadi. 

Baca juga: Kabar Baik Dedi Mulyadi Beri Rp3 Juta ke Delman,Becak dan Angkot Bersedia Tak Narik Saat Musim Mudik

Para pelaku berdalih keikhlasan saat memotong bantuan dari Gubernur Dedi Mulyadi.

Walau dalih ikhlas, namun nominal yang diminta justru dipatok sebanyak Rp 200 ribu.

"Yang terjadi gini pak, uangnya dari Rp1 juta bilangnya yang mungut itu keikhlasan, tapi keikhlasannya itu ditarget pak Rp200 ribu," ucap Emen. 

Dia yang tergabung dalam komunitas Seksi juga menyerahkan uang Rp 200 ribu per orangnya.

"Gak tahu, kita mah cuma diminta. Semuanya, saya aja komunitas ada 20 nyerahin Rp 4 juta, ke KKSU kata KKSU buat Dishub baru organda, KKSU," kata Emen.

"Rp 200 ribu kali 500 lumayan Rp 100 juta," kata Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyuruh sopir angkot Puncak untuk libur selama satu minggu pasca Lebaran 2025 guna mengatasi kemacetan pada musim mudik. 

Sehingga, para tukang becak, kusir delman, dan sopir angkot yang biasa beroperasi di ruas jalur mudik diminta diam di rumah sementara. 

Terkini, Dedi Mulyadi langsung menindaklanjuti adanya kabar pemotongan insentif untuk sopir angkot di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. 

Dedi Mulyadi mengungkapkan, insentif untuk sopir angkot bukan bantuan darinya tapi Bank Jabar peduli dan Baznas. 

Emen, mengungkapkan ada 900 sopir angkot namun yang mendapatkan insentif 500 orang sopir. 

Dedi Mulyadi berjanji, akan mendata ulang dan bagi yang tidak kebagian akan berusaha dipenuhi. 

Menurut Dedi Mulyadi, seharusnya dari Dishub diserahkan langsung ke sopir angkot. 

"Iya pak, makanya anak-anak mempertanyakan itu, jadi buat apa uangnya, kan kalau kita tahu jelasnya ya ga apa-apa," kata Emen. 

Dedi Mulyadi menanyakan kepada Emen, uang dari potongan tersebut akan dikemanakan. 

"Ga tau pak, kita mah cuma dipinta Rp200 ribu gitu," ucap Emen. 

Emen dan 20 orang temannya di komunitas sopir angkot menyerahkan uang Rp4 juta kepada oknum KKSU yang katanya untuk Dishub dan Organda. 

Dedi berjanji akan menindak tegas terhadap oknum-oknum yang memotong dana untuk para sopir angkot. 

"Kalau kemudian saya proses, saya minta polisi nangkap orang-orang yang motonginnya, bapak bersedia jadi saksi?," tanya Dedi Mulyadi. 

"Siap, jangan bawa saya aja pak," ucap Emen. 

Dedi Mulyadi menegaskan, Emen tak usah takut sebab dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat siap melakukan backup. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berjanji, segera memproses hukum kasus tersebut.  

"Siap-siap. Proses hukum!!!" Tegas Dedi. 

Baca juga: Segini Gaji Kades Klapanunggal Bogor Minta THR Rp165 Juta, Kini Dilaporkan Dedi Mulyadi ke Kapolda 

Sementara itu, Kabid Lalin Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih ada laporan bahwa sopir hanya menerima uang Rp 800 ribu saja. 

"Intinya hanya berbentuk laporan, kita sudah tanya ke sopir bahwa itu pemotongan," kata Dadang saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com, Kamis (3/4/20250). 

Menurutnya uang kompensasi disalurkan lewat UPT Wilayah 1. 

"Waktu pengambilan dikordinasi UPT Provinsi Wilayah 1," katanya 

Ia merinci sopir angkot yang mendapat kompensasi sebanyak 3 trayek.
Mulai dari trayek Ciawi, Pasir Muncang dan Cibedug. 

"651 yang sudah tersalurkan. 17 sopir yang gak dateng. Kami lagi evaluasi kenapa gak datangnya," kata Dadang. 

Soal pemotongan uang kompensasi ini, Dishub Kabupaten Bogor akan melakukan penelusuran lebih lanjut. 

"Tindak lanjuti ntar kita harus sesuai. Kita koordinasi formulanya supaya secepatnya terselesaikan," kata Dadang.

Organda Sebut Uang Terima Kasih 

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bogor buka suara terkait adanya dugaan pemotongan uang kompensasi terhadap sopir angkutan kota (Angkot) di jalur Puncak. 

Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi membantah jika adanya pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot. 

Berdasarkan hasil penelusurannya, hal tersebut merupakan inisiatif dari sejumlah pengurus komunitasnya masing-masing. 

"Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas," ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2025) dilansir dari Tribunnewsbogor. 

Haryandi mengungkapkan, uang yang terhimpun sebagai ucapan terimakasih tanpa dipatok dari para sopir angkot tersebut berjumlah Rp3,2 juta. 

Ia pun menegaskan jika dalam menghimpun uang tersebut tanpa ada paksaan dan juga tidak semua sopir angkot memberikan kontribusinya. 

Sementara itu, ia menjelaskan imbalan tersebut diberikan sebagai ucapan terimakasih karena timnya telah membantu proses pendataan dalam waktu singkat setelah kebijakan itu diambil. 

"Sekali lagi kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan itu tidak benar adanya, tetapi hanya menerima imbalan terimaksih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela," katanya.

Baca berita lainnya di google news