Berita Palembang
Ingin Tahu Program Kerja, Komisi III DPRD Sumsel Sesalkan Ketidakhadiran PT SMS Dalam Rapat LKPJ
Dikatakan Abdullah Taufik bahwa pihak SMS tidak datang dan tidak ada konfirmasi kepada Komisi kenapa mereka tidak mau menghadiri rapat tersebut.
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Slamet Teguh
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Setelah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Komis-Komisi di DPRD melaksanakan rapat kerja dengan masing-masing mitra Komisi.
Namun Komisi III misalnya tidak bisa mendengarkan apa yang menjadi program kerja pada tahun 2025 karena mitra kerja tidak menghadiri rapat kerja tersebut.
Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh BUMD Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS).
"Undangan rapat sudah disampaikan namun pihak SMS tidak hadir untuk melakukan rapat,"kata Anggota Komisi III DPRD Sumsel Abdullah Taufik saat jumpa pers dengan awak media di ruang Komisi III Kamis 26 maret 2025.
Baca juga: Agenda Pemprov Sumsel Hari Ini Senin 24 Februari 2025, Sekda Hadiri Rapat Paripurna X DPRD Sumsel
Baca juga: Mahasiswa Demo Indonesia Gelap, DPRD Sumsel Janji Tindaklanjuti Tuntutan
Dikatakan Abdullah Taufik bahwa pihak SMS tidak datang dan tidak ada konfirmasi kepada Komisi kenapa mereka tidak mau menghadiri rapat tersebut.
"Tidak ada utusan tidak ada konfirmasi sama sekali alasan mereka tidak mau hadir,"kata politisi Gerindra ini.
Dikatakan Taufik rapat LKPJ ini untuk mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan oleh PT SMS selama 1 tahun terakhir dan apa saja yang menjadi program dari SMS 1 tahun kedepan.
"Dengan adanya laporan dari SMS kita tahu apa yang menjadi program dan kita juga akan melakukan evaluasi karena kita adalah pengawas dari mitra kerja,"ujarnya uang didampingi oleh Anggota Komisi III seperti M Haikal Hasan.
Ia berharap hal seperti ini tidak terulang lagi dikemudian hari dan pihaknya minta Gubernur melakukan evaluasi terhadap BUMD SMS.
Baca Berita Tribunsumsel.com Lainnya di Google News
Ikuti dan Bergabung Dalam Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
Sesuai Perintah Menteri Keuangan, Cik Ujang Sebut Daerah Harus Transparan Dalam Penggunaan Anggaran |
![]() |
---|
Dana Transfer Daerah Dipangkas, BPKAD Sumsel Pastikan Pembayaran TPP dan Gaji ASN Tetap Aman |
![]() |
---|
Cetak Sawah-Pembangunan irigasi Terhenti, Efisiensi Anggaran Proyek Infrastruktur di Sumsel Tertunda |
![]() |
---|
Sumsel Antisipasi Pemangkasan Dana Transfer Keuangan Daerah Rp 2,1 Triliun dengan Optimalisasi PAD |
![]() |
---|
Ingin Rampas Hp yang Dibelikannya Setahun yang Lalu, Pria di Palembang Tega Aniaya Eks Istrinya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.