DPRD Sebut Pemkab OKU Timur Turut Terkena Efisiensi Anggaran Mencapai Rp 120 Miliar

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Ketua DPRD OKU Timur, Hermanto SE mengatakan, Kabupaten OKU Timur turut terkena efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mencapai Rp 120 Miliar.

"OKU Timur terkena efisiensi anggaran lebih kurang Rp 119 milliar atau mendekati Rp 120 miliiar," kata Hermanto kepada wartawan, Kamis (27/02/2025). 

Menanggapi hal itu, Hermanto mengaku harus tetap mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. 

"Hanya saja mungkin merasa sedih, karena ada pemotongan-pemotongan seperti biaya perjalanan dinas. Lalu makan minum, alat tulis kantor, juga hal-hal yang bersifat seremoni," ujarnya. 

Meski begitu, lanjut Hermanto, untuk hal penting yang berkaitan dengan masyarakat tidak dilakukan pemotongan.

Artinya hal yang memang perioritas dan penting tidak ada pengurangan. 

"Efisiensi ini insyaallah tidak mengganggu kinerja anggota DPRD Kabupaten OKU Timur," bebernya.

Baca juga: Soal Efisiensi Anggaran, Ketua STISIP Bina Marta Tri Susilo Sebut Tak Pengaruhi Dunia Pendidikan

Baca juga: Dampak Efisiensi Anggaran, Program Lanjutan Penggantian Lampu Jalan di Lubuklinggau Terancam Batal

Sementara itu, seorang akademisi, yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Marta Martapura Dr Tri Susilo SH MHum menyampaikan, bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

Namun efisiensi anggaran itu dipastikan tidak akan menggangu sektor-sektor krusial terutama di bidang pendidikan.

Menurut Tri Susilo, pemerintah telah menegaskan dan berkomitmen terkait efisiensi anggaran tidak akan menggangu dana pendidikan.

“Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk melindungi anggaran pendidikan dari dampak efisiensi,” katanya.
 
Lanjut kata Tri, kepastian itu juga telah dikatakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu anggaran beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Bahkan hal itu juga telah ditekankan oleh Menteri Keuangan bahwa tidak akan ada pemotongan dan pengurangan anggaran beasiswa KIP Kuliah.

“Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga program-program strategis pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan tunjangan sertifikasi guru,” imbuhnya

Lebih lanjut kata dia, Fokus Efisiensi anggaran pemerintah adalah pada pos-pos tertentu.

"Efisiensi anggaran akan difokuskan pada belanja yang kurang prioritas dan tidak berdampak langsung pada kualitas pendidikan," ujarnya.