Belasan Tahun Jadi Honorer Tapi Tak Lulus Seleksi PPPK, Puluhan Honorer Mengadu ke DPRD Palembang

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Puluhan pegawai honorer di Pemerintah Kota Palembang mendatangi Kantor DRPD kota Palembang yang berada di Jalan Gub H Bastari Palembang pada Kamis (2/1/2024), sore. 

Mereka mengadukan nasib mereka karena tak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Saat di kantor DPRD Palembang, terlihat pegawai honorer dengan masa kerja belasan tahun ini menangis meminta bantuan kepada anggota DPRD Palembang terkait nasib mereka tersebut.

Diketahui, puluhan tenaga honorer ini dari beberapa dinas terkait, seperti dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Dinas Perkimtan Palembang serta honorer tenaga kesehatan yang mengabdi belasan tahun di Puskesmas-puskesmas Kota Palembang.

Ketika ditemui Sripoku.com Sri Agustina Pegawai Honorer Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang mengatakan bahwa kedatangan mereka ke DPRD Palembang untuk mengadukan nasib dan meminta pertolongan kepada para anggota dewan.

Sambil menangis, ia yang sudah delapan tahun bekerja sebagai honorer merasa sia-sia lantaran tidak lulus saat seleksi PPPK. 

Selain dirinya, ada juga rekannya yang lain sudah ada yang 17 tahun mengabdi namun juga tidak lulus seleksi PPPK.

"Bantu kami pak. Kepada bapak anggota dewan yang terhormat tolong bantu kami. Ini ada hak kami juga," ungkapnya.

Baca juga: Daftar 9 Dokumen dan Berkas untuk Peserta Lolos PPPK 2024 Tahap 1, Unggah di SSCASN

Baca juga: 2.927 Peserta Lulus PPPK 2024 di Muara Enim, Peserta Tak Lulus Bisa Daftar Menjadi PPPK Paruh Waktu

Menurutnya, formasi yang dibuka oleh Pemkot Palembang sebenarnya sudah pas, namun persaingan jauh lebih banyak karena ada Pegawai Harian Lepas yang diikutsertakan.

"Jadi persaingannya semakin banyak," katanya.

Ditempat yang sama, M Riuanto pegawai Honorer Dinas Perkimtan Palembang juga mengatakan kedatangan pihaknya ke DPRD Palembang untuk bertanya kepada Ketua DPRD Palembang kenapa pegawai honorer dengan masa kerja belasan tahun tidak diluluskan.

"Kami juga sudah mengabdi belasan tahun. Informasi sebelumnya bahwa semua honor akan diangkat. Kenyataan di Dinas Perkimtan Kota Palembang sendiri tidak diluluskan." Katanya. 

"Kami datang kesini ingin kejelasan. Kami kecewa dengan dinas kami, bahwa PHL dipersilahkan ikut. Sementara dinas lain belum diperbolehkan. Kami minta tolong kepada Ketua DPRD Palembang Ali Subri agar kami diprioritaskan untuk diluluskan PPPK." Harapnya. 

Sementara, Ketua DPRD Palembang, Ali Subri ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BKD Palembang terkait penjelasan regulasi yang berlaku bagi para honorer yang mengikuti selesksi PPPK.

"Kita minta kejelasan ke BKD Palembang bagaimana regulasi yang berlaku di Kota Palembang. Secepatnya akan kita sampaikan hasilnya," katanya. 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com