Wakapolda Sumsel Pimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah OMP Musi 2024

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah OMP musi 2024 Polda sumsel kegiatan berlangsung di The Zuri diarea Transmart jalan Radial bukit Kecil Palembang City, Selasa (17/12/2024) dibuka langsung oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M, Zulkarnain SIK,MSi didampingi Irwasda Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, SIK SH

Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Polda sumatera selatan serta polres jajaran polda sumatera selatan yang telah mendukung dan mengamankan jalannya pemilihan gubernur/ wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota di provinsi sumatera selatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 november 2024 yang lalu sehingga dapat berjalan dengan lancar dan aman terkendali.

"Kedepan tantangan yang kita hadapi masih panjang terutama masih terdapat tahapan yang akan dilalui baik penetapan paslon oleh KPU, masa perselisihan hasil pemilu (php), dan adanya beberapa paslon yang menggugat ke MK sehingga masih memerlukan pengamanan dan tentunya tidak terlepas dari anggaran," ucap mantan Dirreskrimsus Polda Sumsel.

Lanjutnya, berdasarkan nota kesepahaman hibah daerah provinsi sumsel dengan kepolisian daerah sumatera selatan nomor: nphd/08/v/24/rorena tanggal 7 mei 2024 tentang anggaran dana hibah opm musi 2024 dan rencana operasi mantap praja musi 2024 tentang pengamanan pelaksanaan penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun 2024, anggaran hibah pemilukada berjumlah rp. 51.345.892.750,- dan anggaran dana hibah tersebut di pergunakan untuk mendukung pengamanan pelasaksanaan dan penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun 2024.

"Realisasi anggaran dana hibah per tanggal 12 desember 2024 adalah sebesar rp. 23.512.424.250 dan sisa dana hibah adalah rp. 27.833.739.500.  atau 43,7 persen," ungkap dia.

Kemudian di masing-masing satwil anggaran dana hibah omp musi 2024 di polres/ta jajaran polda sumatera selatan juga tergolong cukup besar dengan total keseluruhan mencapai Rp 153,4 milyar yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota di wilayah masing-masing.

Baca juga: Bid Humas Polda Sumsel  Lakukan Giat Supervisi dan Asistensi di Polres Ogan Ilir

Menurut Jenderal Polisi bintang satu ini, tanggal 16 desember kemarin adalah hari terakhir tahapan rekapitulasi suara omp musi 2024. Dan hari ini sampai 3 hari kedepan akan dilaksakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi anggaran hibah OMP Musi 2024. 

"Pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan tersebut akan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri dari itwasda, biro rena dan bid keu yang didampingi konsultan dari BPKP provinsi Sumatera Selatan," kata dia.

Hal ini bertujuan untuk memonitoring penggunaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh polda sumsel dan polres/ta jajaran polda sumsel yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah provisi sumatera selatan/ kota dan kabupaten wilayah sumatera selatan.

Untuk itu, dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran, agar para pengelola dan pengguna anggaran hibah OMP musi 2024 melaksanakan anev dan koordinasi terkait sisa dari anggaran hibah yang tidak terserap yang dikembalikan ke kas negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam  rangka percepatan, penyerapan anggaran hibah omp musi 2024 di lingkungan polda sumsel sebelum tanggal 31 desember 2024 diperintahkan kepada seluruh satker agar mengambil langkah-langkah  sebagai berikut:  

1. Pejabat fungsi perencanaan dan keuangan satker untuk segera melakukan inventarisasi dan anev (per program/tahap, per kegiatan, dan per jenis belanja) yang akan dilaksakan untuk mendukung kegiatan pemilukada sebelum tanggal 31 desember 2024;

2. Biro operasi selaku pembina fungsi operasional tingkat polda agar melakukan koordinasi dengan bag operasi polres/ta jajaran polda sumsel mengenai penambahan/ penebalan personel polri yang akan dikirim ke wilayah polres/ta polda sumatera selatan 

berdasarkan kirka intelijen yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Itwasda agar meningkatkan wasdal dalam penyerapan anggaran dan berkoordinasi dengan biro rena, biro logistik  dan bidkeu selaku pembina fungsi untuk segera memberikan solusi apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh satker;