Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Ternyata Baru Dilantik 6 Bulan Lalu, Kini Kena OTT KPK 

Pengalaman ini menunjukkan bahwa ia telah dipercaya untuk memimpin dan menjalankan tugas-tugas penting di Direktorat Organisasi Kemasyarakatan.

3. Jabatan Struktural Lainnya di Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Risnandar Mahiwa juga pernah menjabat beberapa posisi penting di Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, antara lain:

Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2018 - sekarang)
Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2016-2018)
Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2014-2016)
Dari pengalaman-pengalaman tersebut, Risnandar Mahiwa telah menunjukkan kemampuan dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas di bidang pemerintahan, khususnya di Kemendagri.

Sempat laksanakan beberapa agenda sebelum ditangkap

Sebelum terjaring OTT KPK, Risnandar Mahiwa sempat menjalani sejumlah agenda di Gedung Utama Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya. 

Ia menjalani serangkaian agenda sejak pagi.

Agenda itu di antaranya memimpin upacara pada Peringatan Hari Korpri. Ia juga sempat memimpin beberapa rapat yang berlangsung di gedung utama.

Satu agenda itu di antaranya Rapat Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Siak Pekanbaru. Ia juga menjalani serangkaian agenda hingga Senin petang.

Risnandar pun meninggalkan gedung utama pada Senin petang. Namun Risnandar tidak menuju Kediaman Dinas Wali Kota Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani.

Informasi Tribunpekanbaru.com, Risnandar tidak sempat berada di rumah dinas sebelum terjaring OTT bersama beberapa orang lainnya.

Kini Kena OTT KPK

Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2/12/2024).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Risnandar diduga terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan korupsi berupa penggunaan uang bendahara dengan bukti pengeluaran fiktif dan pungutan dari para kepala dinas.

"Informasi sementara itu terkait dengan penggunaan uang bendahara, jadi kan di sistem keuangan daerah itu kan ada istilahnya itu pengeluaran dulu, nanti buktinya itu kemudian dipertanggungjawabkan," kata Alex kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).