Alasan Rohidin Mersyah, Cagub Bengkulu Pakai Seragam Polantas Saat Dibawa KPK, Hindari Kerumunan

TRIBUNSUMSEL.COM - Rohidin Mersyah Calon Gubernur petahana Bengkulu mengenakan rompi Polisi Lalu Lintas (Polantas) saat dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Video ia mengenakan baju polantas, viral di media sosial.

Ia terpantau tiba di Polresta Bengkulu menggunakan mobil Fortuner pada Minggu (24/11/2024) pagi. 

Saat turun dari mobilnya, Rohidin Mersyah terlihat mengenakan baju polantas lengkap.

Selain mengenakan seragam polantas lengkap, Rohidin Mersyah juga mengenakan masker.

Di belakangnya, seorang pria terlihat membawa koper mengikuti langkah Rohidin Mersyah.

Menanggapi hal itu pihak KPK akhirnya buka suara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengungkapkan bahwa Rohidin mengenakan rompi Polisi Lalu Lintas (Polantas) sebagai upaya penyamaran untuk menghindari kerumunan simpatisan di Mapolres Bengkulu.

"Yang paling dicari adalah Pak (RM) Rohidin Mersyah, makanya itu dipinjamkan (mapolres) lah rompinya dalam rangka kamuflase supaya tidak menjadi sasaran orang-orang yang ada di situ. Jadi tidak pada saat pemeriksaan, tapi hanya ketika keluar, kemudian ketika dalam kerumunan," kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (25/11/2024). Dikutip Kompas.com

Asep menjelaskan bahwa penangkapan Rohidin tidak berlangsung mudah dan melibatkan kejar-kejaran selama tiga jam. 

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Rohidin Mersyah Cagub Bengkulu Sebut Biasa Dalam Politik,Janji Tanggung Jawab 

Rohidin berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, termasuk menuju Bengkulu Utara dan arah Padang, Sumatera Barat. 

"Tidak semudah apa yang dipikirkan. Pada saat itu, saudara RM (Rohidin Mersyah) tidak ada di tempat, tetapi kami memantau dan ketika dia kembali, kami ingin menangkapnya. Namun, dia pergi ke arah Padang, itu ke arah Bengkulu Utara. Sekitar tiga jam kami saling kejar," ujarnya.

Baca juga: Sosok Rohidin Mersyah Calon Gubernur Petahana Bengkulu Diperiksa KPK Kasus OTT Terhadap Pejabat

Setelah berhasil ditangkap, penyidik KPK membawa Rohidin ke Mapolres Bengkulu untuk pemeriksaan. 

Namun, lokasi tersebut sudah dikepung oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai simpatisan gubernur, sehingga penyidik harus mencari tempat yang lebih aman. 

"Yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan orang-orang, termasuk personel kami di KPK dan juga orang-orang yang akan dibawa ke sini sebanyak delapan orang. Nah itu harus kita selamatkan, jangan sampai misalkan di jalan diambil oleh para pedemo," ucap Asep.

Penjelasan Kapolresta Bengkulu

Selain itu, Kapolresta Bengkulu juga menaggapi soal alasan Calon Gubernur Bengkulu petahana Rohidin Mersyah pakai seragam polisi lalu lintas (Polantas) saat dibawa KPK ke Bandara Fatmawati Soekarno, Minggu (24/11/2024).

Kepada awak media, Deddy mengatakan, Rohidin mengenakan seragam polantas bertujuan untuk mengelabui massa yang sudah berjaga di depan Polresta Bengkulu sejak Sabtu (23/11/2024) malam.

Massa yang merupakan simpatisan Rohidin tersebut melakukan penghadangan dan pemeriksaan terhadap mobil yang akan keluar dari dalam dan ke Mako Polresta Bengkulu.

Untuk itu Kapolresta Bengkulu secara spontan memerintahkan kepada anggota untuk memakaikan seragam Polantas yang kebetulan saat itu terlihat olehnya kepada Rohidin.

Tujuannya, agar massa tidak mengenali Rohidin Mersyah lagi, sehingga dapat segera dibawa oleh tim KPK ke Bandara Fatmawati Soekarno.

Pasalnya semakin lama Rohidin ditahan di Polresta Bengkulu, besar kemungkinan massa pendukung Rohidin akan semakin ramai berdatangan.

Untuk lebih meyakinkan dalam rangka menghindari massa, Deddy juga memerintahkan kepada anggotanya untuk membawa Rohidin menggunakan mobil Inafis Polresta.

"Dengan situasi yang cukup genting tersebut saya memerintahkan secara spontan untuk menggunakan baju seragam Polantas, yang memang ada di situ yang terlihat oleh saya," ungkap Deddy, Minggu (24/11/2024). Dikutip Tribunbengkulu.com

Pada akhirnya Polresta Bengkulu mengeluarkan tim KPK dan Rohidin yang saat itu menggunakan mobil Inafis, melalui gerbang utama Polresta.

Massa yang curiga, bahkan sempat menghadang mobil Inafis tersebut memastikan keberadaan Rohidin di dalam mobil.

Namun demikian, meski sempat ricuh akibat aksi penghadangan tersebut, mobil akhirnya berhasil melewati massa dan berangkat menuju bandara.

"Kami memang sempat terjadi dorong-dorongan dan sebagainya pada saat mobil Inafis keluar dari Mako Polresta. Namun akhirnya berhasil membawa mobil menuju bandara," kata Deddy.

Kapolresta Bengkulu juga membantah terkait asumsi masyarakat bahwa Polresta Bengkulu dan KPK memfasilitasi koruptor dengan memberikan baju Polantas.

Karena menurutnya pemakaian seragam Polantas oleh Rohidin tersebut murni mereka lakukan untuk mengelabui massa.

Dengan tujuan agar Rohidin dan Tim KPK bisa segera berangkat ke Bandara, melewati para pandukung Rohodin yang menghadang di depan gerbang Polresta.

"Karena secara situasional ya saya berusaha mencari jalan, karena semakin lama semakin banyak massa dan akan semakin ricuh lagi," kata Deddy.

"Ini soal keberpihakan atau melindungi, Polresta Bengkulu dengan maksimal berusaha membantu tugas dari KPK." sambungnya.

Ditetapkan Tersangka

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu, Minggu (24/11/2024). 

"KPK selanjutnya menetapkan sebagai tersangka, yaitu, RM (Rohidin Mersyah), Gubernur Bengkulu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu. 

Selain Gubernur, KPK menetapkan 3 tersangka lainnya yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF), dan Ajudan Gubernur, Evriansyah (E) alias Anca.

Alex mengatakan, KPK akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 24 November 2024 sampai dengan 13 Desember 2024. 

"Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK," ujarnya. 

Alex mengatakan, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP.

Modus Cagub Bengkulu Peras Anak Buah

Adapun modus pemerasan yang dilakukan Rohidin pada bawahannya di lingkung Pemprov Bengkulu.

Diketahui, Rohidin Mersyah merupakan Gubernur Bengkulu yang telah menjabat sejak Desember 2018. 

Dia telah menjabat kepala daerah itu selama dua periode. 

Pada Pilkada Serentak 2024, Rohidin pun maju sebagai calon gubernur petahana. Dia didampingi oleh calon wakil gubernur Meriani.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) mengancam mencopot bawahannya jika tidak bersedia dimintai pungutan untuk kepentingannya di Pilkada 2024.

Ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan terkait  konstruksi perkara kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Rohidin.

Menurut penjelasannya, kasus tersebut bermula pada Juli 2024 saat Rohidin mengakui kepada bawahan membutuhkan dukungan dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka dirinya maju kembali menjadi Gubernur Bengkulu di Pilkada 2024.

Pada September-Oktober, lanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) mengumpulkan seluruh ketua OPD, dan kepala biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Rohidin di Pilkada 2024.

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Syafriandi (SF), menyerahkan uang Rp200 juta kepada Rohidin melalui melalui Ajudan Gubernur, Evriansyah (EV).

"Dengan maksud SF tidak dinonjobkan sebagai kepala dinas," kata Alexander dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Ia mengatakan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Tejo Suroso (TS) turut menumpulkan uang Rp500 juta.

Uang tersebut berasal dari potongan anggaran alat tulis kantor (ATK), potongan surat perintah perjalanan dinas (SPPD), serta tunjangan pegawai.

Sama seperti dengan Syafriandi, Rohidin juga sempat mengancam TS akan mengganti bawahannya tersebut jika tak kembali terpilih sebagai Gubernur Bengkulu.

"Terkait hal tersebut, RM pernah mengingatkan TS, apabila RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka TS akan diganti," ujarnya.

Lebih lanjut, Alexander menyampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu Selatan Saidirman (SD) juga turut mengumpulkan uang sejumlah Rp2,9 miliar, untuk modal Rohidin maju sebagai calon gubernur (Cagub) Bengkulu di Pilkada 2024.

"Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah Rp2,9 miliar. SD juga diminta RM untuk mencairkan honor PTT (pegawai tidak tetap), dan GTT (guru tidak tetap) se-provinsi Bengkulu sebelum 27 November 2024," ucapnya.

"Jumlah honor per orang adalah Rp1 juta," katanya.

Kemudian, kata Alexander, pada Oktober 2024, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu Ferry Ernest Parera (FEP) menyetorkan donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota bengkulu kepada Rohidin melalui ajudannya.

Adapun uang yang disetor Ferry tersebut sebesar Rp1.405.750.000.

"Selanjutnya para pihak tersebut dibawa ke Jakarta untuk dilakukan permintaan keterangan secara intensif," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu terungkap usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bengkulu, Sabtu (23/11/2024).

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan delapan orang, termasuk Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Tiga dari delapan tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni, Rohidin, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan Evriansyah alias Anca selaku ajudan Gubernur Bengkulu. 

Kronologi OTT KPK

Pimpinan KPK Alexander Marwata mengatakan, penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bukan sesuatu yang mendadak.

Pihak KPK juga sepertinya menepsi tudingan bahwa penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bertendensi politik.

"Dari rangkaian penyelidikan, perkara ini dimulai penyelidikan dari bulan Mei," ujarnya.

"Jadi sudah lama sebetulnya, bukan tiba-tiba."

Selanjutnya, katanya, KPK mendapatkan informasi dugaan penerimaan sejumlah uang pada Jum'at (22/11/2024) sehingga KPK langsung turun ke Bengkulu.

"Bahwa KPK mendapatkan informasi, pada Jumat, 22 November 2024, terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EV alias AC selaku ajudan Gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, yang dimaksudkan untuk RM selaku Gubernur Bengkulu," jelas Alex.

Setelah menerima informasi masyarakat tersebut, selanjutnya sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut, KPK bergerak ke
Bengkulu. 

Selanjutnya pada tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 07.00 tim mengamankan beberapa pihak.

Sejumlah pejabat Bengkulu yang diamankan yakni:

1. SR (Syarifudin), selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 07.00

2. SF (Syafriandi), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 07.30

3. SD (Saidirman), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu Selatan sekitar pukul 08.30

4. FEP (Ferry Ernest Parera), Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 08.30

5. IF (Isnan Fajri), Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 16.00

6. TS (Tejo Suroso), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu di rumahnya sekitar pukul 19.30

7. RM (Rohidin Mersyah), Gubernur Bengkulu di Serangai, Bengkulu Utara sekitar pukul 20.30

8. EV (Evriansyah) alias AC (Anca), Adc Gubernur Bengkulu di Bandara Fatmawati Bengkulu

KPK Sita Uang Rp 7 Miliar

Dalam OTT KPK di Bengkulu tersebut, KPK juga menyita sejumlah uang total sekitar RP 7 miliar dalam mata uang Rupiah dollar Amerika dan dollar Singapura.

Rinciannya yakni:

a. Catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah Rp 32,5 juta (Rp32.550.000) pada mobil SD.

b. Catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah Rp120 juta (Rp120.000.000) pada rumah FEP.

c. Uang tunai sejumlah Rp370 juta (Rp370.000.000) pada mobil RM.

d. Catatan penerimaan dan penyaluran uang, uang tunai sejumlah total sekitar Rp6,5 miliar dalam mata uang Rupiah, Dollar Amerika (USD), dan Dollar Singapura (SGD) pada rumah dan mobil EV.

Menurut KPK, uang tersebut akan digunakan kepentingan pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada Bengkulu 2024.

Baca berita lainnya di Google News

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rohidin Mersyah Ditangkap KPK, Rompi Polantas Dipakai untuk Kamuflase"