Dukung Pilkada Sumsel 2024 Jujur dan Adil, Fakultas Hukum UMP Gelar Diskusi Bersama Ikadin

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Untuk mendukung jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumsel 2024 berjalan jujur dan adil, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) menggelar diskusi bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Palembang, Rabu (6/11/2024).

Bertempat di Aula Fakultas Hukum UMP Palembang Focus Group Discussion (FGD) ini digelar dengan mengangkat tema Pilkada di Sumsel 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara.

Ketua Pelaksana FGD Darmadi Djufri mengatakan, kegiatan FGD ini terlaksana berkat kerja sama antara Fakultas Hukum UMP Palemhang dengan IKADIN Palembang.

Hal ini berkaitan dengan menyongsong Pilkada Serentak di Sumsel.

“Kami melihat dalam pelaksanaan Pilkada Sumsel belum ada satu pokok  pikiran yang dikembangkan akademisi dan praktisi hukum dalam kontek hukum tata negara yang bisa mereview atau evaluasi awal terhadap pelaksanaan Pilkada di Sumsel,” katanya

Ditemui usai acara, dalam FGD kali ini ada dua narasumber yang dianggap pihaknya sesuai dengan harapan panelis yang terdiri dari akademisi hukum dan praktisi hukum dapat menyampaikan pola pikiran mereka sebagai bentuk respon. 

“Nantinya akan dikolaborasikan dan akan kita sampaikan kepada pemangku kepentingan, sebagaimana Pilkada tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa berjalan dengan berkualitas jujur dan adil,” tegasnya.

“Dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat baik tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Jangan sampai Pilkada ini dijadikan momentum pesta saja, dan tidak mendatangkan manfaat jangka panjang,” tegasnya kembali.  

Di tempat yang sama, Dekan Fakultas Hukum UMP Abdul Hamid Usman menjelaskan diselenggarakannya terkait pelaksanaan Pilkada Sumsel.

"Berupa kajian hukum tata negara mengingat narasumber yang dihadirkan sudah sesuai,” jelasnya. 

Dikatakan oleh Hamid, Pilkada berkaitan dengan peraturan-peraturan dan  undang-undang.

Mulai dari peraturan pemerintah dan sebagainya. Jadi kaitannya kesana, kajian hukum tata negara.

Dan itu tentu dengan peraturan yang tepat, sehingga pemilu ini bermanfaat untuk masyarakat, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

“Ini kegiatan awal dan terkait dengan berbagai pihak, seperti yang saya sampaikan hasil diskusi ini bisa bermanfaat untuk pementing undang-undang, untuk penyelenggara, pemili, untuk masyarakat dan kegiayan berikutnya, Insya Allah akan dilaksanakan pendidikan politik, karena anak para pemilih pemula pilkada. Pemilih pemula ini banyak di lingkungan UMP,” tutupnya. 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel