Datang ke Palembang, Wamen Investasi dan Hilirisasi Todotua Bahas Kelanjutan Pelabuhan Tanjung Carat

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu datang ke Palembang untuk membahas langsung kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, Rabu (6/11/2024). 

Diketahui, hingga kini wacana pembangunan Palembang New Port (pelabuhan baru) di Tanjung Carat masih belum bisa dipastikan kapan akan terlaksana. 

Namun pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan itu.

"Kita sudah melakukan rapat koordinasi rencana pembangunan pelabuhan dan area kawasan di Tanjung Carat. Kita koordinasi, sehingga area pembangunan ini bisa segera terlaksana," kata Todotua, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, tidak ada kendala hanya memang butuh proses.

Baca juga: Bahas Pelabuhan Tanjung Carat, Herman Deru dan ESP Adu Pendapat di Debat Pilgub Sumsel 2024

Jadi ketika mendirikan bangunan di kawasan hutan lindung maka banyak tahapan-tahapannya, yang harus diikuti. 

Sebab inginnya mengerjakan secara proper. 

"Kebetulan saya dari kementerian investasi, kita melihat provinsi Sumsel ini kaya akan sumber daya alam dan banyak hal yang bisa lebih dieksplor dan ini juga bagaimana memanfaatkan SDM ini lebih bermanfaat dan efisien. Untuk itulah diharapkan pelabuhan ini bisa segar terealisasi," katanya 

Sementara itu Elen Setiadi menambahkan, beberapa persoalan teknis di lapangan sudah mulai diselesaikan.

Tinggal bagaimana penyelesaian lahan yang sudah diturunkan statusnya dan dikeluarkan dari kawasan hutan. 

"Sekarang diproses sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL). Kalau sudah ada, maka kementerian perhubungan akan mulai melakukan pembangunan," katanya.

Menurutnya, lahan yang akan disertifikasi HPL ini merupakan lahan kawasan hutan seluas 60 Hektare dan lahan pendukung dan juga untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di mozaik 5 dan 6 dengan total 160 Hektare.

"Nanti ini akan dibantu dari Kanwil ATR/BPN untuk penyelesaiannya. Kalau ini sudah ada, maka kementerian perhubungan akan segera memulai tender pembangunan nya," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam proses sertifikasi HPL ini Pemprov Sumsel juga akan menerbitkan surat pernyataan bahwa lahan ini akan sepenuhnya di serahkan kepada kementerian perhubungan sesuai dengan  undang - undang pelayaran. 

"Lalu HPL itu kita lanjutkan dalam proses skema lahannya. Karena skema lahan ini akan menjadi penentu kawasan pelabuhan ini dan kawasan pendukungnya bisa diajukan menjadi KEK,"  katanya.

Baca artike menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel