Debat Pilkada Lubuklinggau, Yoppy Singgung Soal Utang Pemkot dan DPRD ke BPJS yang Capai Rp 17 M

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis  

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Debat perdana Pilkada Lubuklinggau 2024 digelar di Gedung Bagas Raya secara tertutup yang hanya disiarkan melalui youtube KPU Lubuklinggau selesai digelar pada, Rabu (28/10/2024) kemarin.

Adu argumen dan gagasan tersaji dari kedua paslon Calon Wali Kota Lubuklinggau yakni H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim) dan H Rodi Wijaya.

Calon Wali Kota Lubuklinggau Yoppy menyampaikan bila visi baik paslon 1  maupun paslon 2 sama-sama ingin mensejahterakan meski caranya berbeda.

Salah satunya program kesehatan gratis, dalam debat tersebut Yoppy menyebut ada tunggakan Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada BPJS kesehatan dan nominalnya sangat besar pada empat tahun terakhir.

"Memang berobat gratis program nasional yang dibebankan melalui APBD, yang kami dapati di bulan Juli kemarin total tunggakan BPJS Rp. 17,9 Miliar," kata Yoppy saat bertanya dengan Rodi Wijaya.

Yoppy memaparkan update timnya di satu minggu lalu, tunggakan dimulai tahun 2021sampai tahun 2022 sempat 0 dan kemudian  terus naik sampai Rp. 17,9 Miliaran baik itu mandiri mau pun non mandiri.

"Bahkan tunggakan DPRD Lubuklinggau ada sekitar Rp. 2 Miliar sekian, karena posisi kk Rodi yang ketua DPR yang menggambarkan dan membuat perencanaan kenapa hal itu tidak dijalankan," tanya Yoppy.

Yoppy mengatakan paslon 2 sangat konsen memprioritaskan bidang kesehatan, bahkan ia mengaku beberapa BPJS masyarakat yang menunggak sengaja dilunaskan sebagai bentuk bukti nyata kepada masyarakat.

"Tunggakan BPJS sebesar Rp. 17,9 Miliar mulai dari tahun 2021 jika tidak dilunasi, potensi kendala masyarakat untuk menggunakannya," ujarnya.

Yoppy pun kembali bertanya kepada bagaimana Rodi cara mengatasinya tunggakan tersebut bila Rodi terpilih sebagai pemimpin Kota Lubuklinggau kedepan.

Rodipun menjawab masalah kesehatan merupakan hal pokok yang harus ditangani oleh kepala daerah se-Indonesia.

Menurutnya, peraturan pemerintah setiap rezim berbeda, kemarin di zaman Jokowi dan Ma'ruf Amin semuanya diwajibkan menggunakan BPJS baik untuk semua segmen TNI dan Polri dan ASN.

Hal itu, berbeda ketika dirinya waktu menjabat anggota DPRD Musi Rawas, saat itu tidak ada coveran kewajiban meski menjadi anggota dewan, mereka berhak memilih layanan kesehatan apa saja.

Baca juga: Debat Publik Pilkada Lubuklinggau 2024 Digelar, Sejumlah Wartawan Kecewa Karena Dilarang Masuk

Baca juga: Jadwal dan Tema Debat Perdana Pilkada Lubuklinggau 2024, Bagaimana Cara Memajukan Daerah

Sementara 10 tahun terakhir pemerintah diberikan tenggang waktu untuk UHC , anggarannya dibebankan kepada APBD masing-masing daerah, hal tersebut bertolak belakang dengan janji pemerintah pusat yang akan dialokasikan dari dana DAK.

"Berdasarkan data kami sebelum mengakhiri masa jabatan kemarin tunggakan BPJS sekarang  tinggal Rp. 3 Miliar lagi. Jadi data Rp
17,9 Miliar itu tunggakan data tahun 2021 yang lalu, kami meyakini dengan upaya bersama dengan di cover pemerintah masyarakat terlayani," ujarnya.

Sementara dalam debat kemarin, saat giliran Rodi yang bertanya sempat mempertanyakan parameter tagline Linggau Juara, karena kata Rodi masyarakat Lubuklinggau bisa menilai kedepan.

"Karena semua semua program adalah baik karena apakah program ini bertentangan dengan peraturan yang ada apakah program ini juga sudah mempunyai variabel ukur yang tepat," ujarnya.

Sebab, nantinya pemerintah ini harus patuh dengan aturan yang lebih tinggi diatasnya, ia dari pasangan 01 ingin pendalaman visi dan misi dari pasangan nomor urut 2 dijelaskan secara detail.

"Saya ingin menanyakan tentang Makna Juara yang maknanya maju dan sejahtera kata maju yakni dari kata tiada menjadi ada," ujarnya.

Rodi mengaku sebagai jebolan Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi faham betul terkait angka variabel statistik, dari skala rendah hingga tinggi.

"Saya jebolan fakultas ekonomi  Unsri yang biasa berkutat tentang variabel dan yang pertanyaannya indikator apakah yang saudara pakai untuk masyarakat sejahtera," bebernya.

Menurut Rodi perlu mempertanyakan hal tersebut, masyarakat Lubuklinggau butuh penjelasankarena ukuran sejahtera itu bisa terukur, karena bisa jadi bahasa matematika penjelasannya.

"Kami butuh variabel untuk menentukan masyarakat sejahtera ke depan, karena kedepan harus dijabarkan dengan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, karena akan disinkronkan dengan provinsi dan nasional," ujarnya.

Menanggapi itu, Yoppy mengaku variabel yang mereka gunakan untuk maju dan sejahtera berdasarkan pengamatannya yang mereka anggap Lubuklinggau sudah maju menjadi kota tujuan yang awalnya hanya kota transit perdagangan dan jasa.

"Tapi untuk tingkat kemiskinan saat ini sesuai data BPS sekitar 27.650 dengan gini rasio 07 artinya masih banyak masyarakat miskin, artinya sesuai dengan misi kita yang pertama lebih sejahtera yakni memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas," bebernya.

Menurutnya cukupkan dulu kebutuhan dasarnya mulai dari pendidikan dan lainnya, sehingga kedepan tidak lagi memikirkan bagaimana menyekolahkan anak, karena seragam juga akan digratiskan.

Kemudian dibidang kesehatan sekarang diketahui masyarakat untuk berobat itu masih belum bisa dilaksanakan, walaupun ada program UHC sekarang masih ada tunggakan 17,6 Miliar.

"Kalau pun nanti kita ditakdirkan pasangan Linggau juara BPJS akan kita lunaskan supaya masyarakat bisa berobat gratis, kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi insyallah masyarakat akan lebih sejahtera. Kita akan bantu melalui UMKM," ujarnya.

Sementara Rodi pun menyanggah dari pelajaran statistik yang pernah ia pelajari seorang pemimpin tentu harus tahu dulu tentang istilah-istilah yang ada, karena variabel ini akan menjadi kunci membangun daerah.

Rodi menyebutkan, lertama populasi jumlah penduduk  di setiap daerah, laju harapan hidup, angka melek hurup dan partisipasi angkatan kerja, berapa jumlah pengangguran  dan berapa jumlah penduduk miskin dan berapa IPM.

"Karena ini merupakan bagian yang terukur akan di uji kedepannya, ini bagian yang harus difahami oleh semua kepala daerah yang ada di Indonesia," ujarnya.

Lanjutnya, bila parameter itu tidak difahami otomatis akan membawa ke jurang kehancuran.
Sebab, menurutnya setiap program harus ada pengukuran dari kredibilitas,kalau pengukurannya rendah bagaimana mau melayani.

"Kita boleh punya keinginan memajukan suatu daerah, kita ingin sama-sama membuat masyarakat sejahtera, tapi ukuran itu tidak menjadi tolak ukur saya pikir akan menuju suatu jurang yang mana akan masalah bersama baik pemerintah kedepan dan masyarakat," ungkapnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com