Viral Paripurna HUT ke 23 Lubuklinggau Diwarnai Protes Anggota Dewan, Sorot Warna Baju

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU -- Viral di media sosial pelaksanaan paripurna HUT Kota Lubuklinggau, Sumsel yang digelar Kamis (17/10/2024) kemarin diwarnai Intrupsi oleh anggota dewan yang menyoroti masalah pakaian.

Dalam video beredar rapat paripurna yang dihadiri  langsung oleh Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, diwarnai dengan intrupsi oleh Wansari (Awon) anggota DPRD dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).

Instruksi Awun sapaannya menyoroti seragam yang dikenakan oleh pihak eksekutif menghadiri rapat paripurna, mulai dari Pj Gubernur, Pj Walikota, hingga jajaran OPD di Kota Lubuklinggau.

Warna seragam yang digunakan pihak eksekutif dinilainya seolah-olah mengarah kepada salah satu pasangan calon (Paslon) yakni Rachmat Hidayat (Yoppy Karim) dan Rustam Effendi.

Instrupi Awun ini pun Viral di media sosial kota Lubuklinggau karena banyak dibagikan oleh pengguna medsos.

Awun mengatakan dalam menghadapi Pilkada serentak di Indonesia khususnya Kota Lubuklinggau dan juga di Sumsel yang ada 17 Kota/Kabupaten.

"Saya juga meminta kepada pak Pj Gubernur  untuk kedepan jangan sampai ada institusi Pemerintah Daerah yang terkesan melakukan sesuatu yang berpihak kepada salah satu Paslon," ungkapnya.

Politisi PDIP ini juga mencontohkan di Kota Lubuklinggau ada dua paslon peserta pilkada dan salah satu Paslon yang corak warna baju sama dan hampir mirip dengan yang dipakai oleh OPD.

"Termasuk pak Pj Gubernur juga, Pj Walikota dan juga Forkompinda disini, jadi jangan sampai terkesan ada dikotomi di tengah masyarakat bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayan masyarakat memihak salah satu," ujarnya lagi.

Menurutnya hal semacam ini mungkin saja tidak hanya terjadi di Kota Lubuklinggau tetapi juga semua kabupaten tetangga yang akan melaksanakan pilkada.

"Sehingga nanti jika ada event-event khususnya Kota Lubuklinggau kedepan perlu menjadi perhatian. Jadi saya minta sekali lagi kepada Gubernur mungkin nanti juga di daerah lain jangan sampai terkesan dari pemerintah sendiri sudah mengkotak-kotakan warga Kota Lubuklinggau," ujarnya.

Sementara Plt Sekwan DPRD Kota Lubuklinggau, Ripki mengaku masalah pakaian yang dikenakan oleh pihak eksekutif kemarin merupakan wewenang Pemkot Lubuklinggau.

"Masalah baju (biru) kemarin wewenang Pemda/ Pemkot yang menentukan, kami hanya diundang untuk mengukur pakaian saja," kata Ripki saat dikonfirmasi Tribunsumsel, Jumat (18/10/2024).