Sejumlah Partai Tolak Rotasi Pejabat Pemprov Sumsel, Mutasi Jelang Pilkada Diduga Bermuatan Politis

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Rencana Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi yang mengajukan rencana rotasi sejumlah jabatan di OPD dan Badan lingkungan Pemprov Sumsel ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai penolakan dan kritikan petinggi partai politik yang ada. 

Pasalnya, dengan tahapan Pilkada yang saat ini sedang berjalan (masa kampanye) dan tinggal menunggu dilakukan pemungutan suara pada 27 November nanti, pergantian atau rotasi itu dinilai lebih bernuansa politik dan terendus akan ada keberpihakan ke pasangan calon tertentu. 

Terbaru, penolakan diungkapkan Anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Sumsel Firdaus Hasbullah, jika rencana rotasi itu tidak etis saat ini dilakukan. 

"Pastinya dalam masa Pilkada saat ini, tidak boleh dilakukan rotasi atau pergantian pejabat, karena banyak kaitannya dengan nuansa politik," kata Firdaus, Rabu (2/10/2024).

Dijelaskan anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) ini pun berharap, hal itu tidak terjadi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun penyelenggara negara lainnya, untuk tetap netral di kontestasi Pemilu terkhusus Pilkada.

"Kami dari partai Demokrat tidak menginginkan itu terjadi di Sumsel, baik ASN dan penyelenggara negara lainnya, diharapkan untuk netral pada Pilkada 2024," tegasnya. 

Ia pun menyampaikan, neralitas ASN dan penyelenggara negara lainnya sudah diatur dalam Undang- undang (UU) ASN dan sesuai dengan himbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga jika ada yang ikut berpolitik praktis bisa dikatakan melanggar UU. 

"Termasuk untuk pengisian jabatan yang kosong, semua ini harus ada persetujuan Mendagri. Jadi kita nilai saat ini tidak urgen, dan tunggu sampai Pilkada selesai saja. Karena proses berjalannya tugas di dinas tetap berjalan, kan ada Sekda, atau sekretaris dinas atau badan terkait, " tegasnya. 

Sebelumnya, Fraksi NasDem DPRD Sumsel mengingatkan kepada Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, untuk tidak membuat gaduh dengan melakukan rotasi sejumlah pejabat di OPD atau Badan, yang ada dilingkungan Pemprov Sumsel jelang Pilkada 2024.

Menurut anggota Fraksi NasDem DPRD Sumsel H Nopianto, S.Sos. MM, rencana rotasi jabatan di sejumlah OPD ataupun Badan itu, cenderung bernuansa politik. 

"Kita melihat, akan ada proses rotasi jabatan OPD atau badan di lingkungan Pemprov Sumsel saat ini, cenderung diduga bernuansa politik mengingat proses Pilkada tinggal hitungan hari, " kata Nopianto, Selasa (1/10/2024).

Menurutnya (Rotasi jabatan), hal itu tidak rasional jika seorang Pj gubernur hanya sementara menjabat melakukan rotasi jabatan, apalagi dengan proses Pilkada yang sedang berjalan. 

"Kalau memang tetap dilakukan, kami mengindikasikan bahwa terjadinya hal- hal bernuansa politik dan menyayangkan jika hal itu terjadi, " tandasnya. 

Dijelaskan pria yang akan menduduki kursi pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Sumsel dari partai NasDem ini, jika memang untuk mengisi kekosongan karena kadis atau kabannya maju Pilkada, sehingga dilakukan pengisian jabatan kepala dinas atau badan yang ada dilingkungan Pemprov Sumsel sekarang tak masalah, namun harus melalui mekanisme yang ada. 

"Sepanjang sesuai prosedur dan melalui proses assessment tidak masalah, tapi kalau tidak rasional dengan Pilkada yang tinggal hitung hari jadi tanda tanya, kenapa dilakukan  rotasi. Apakah ada kepentingan politik dalam rangka mendukung paslon tertentu di kontestasi Pilgub, dan kalau benar masyarakat tidak akan menerimanya," tegas Nopianto yang merupakan peraih suara terbanyak DPRD Sumsel dari Dapil Palembang.